Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan hubungan pers dan pemerintah di masa Orde Baru, (2) Untuk mendeskripsikan penyebab pem-bredelan koran Indonesia Raya Tahun 1974, (3) Untuk mendeskripsikan dampak pembredelan koran Indonesia Raya terhadap perkembangan Pers di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian historis. Langkah-langkah dalam metode sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Pers sebagai subsistem dari sistem komunikasi, menempati posisi strategis dalam masyarakat Indonesia. Pers berperan sebagai jembatan komunikasi timbal balik antara peme-rintah dan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat sendiri. Sejarah per-tumbuhan pers di negara Indonesia telah menempatkan kekhususan posisi dan ciri-ciri khas yang melekat pada pers sebagai lembaga kemasyarakatan. Pers mempunyai peranan dalam pengawasan pembangunan nasional sebagai realisasi dari tanggung jawab sosial sebagai alat kontrol sosial. (2) Pemerintahan Orde membutuhkan kestabilan umum dalam menjalankan roda kepemerintahan dan menjaga wibawa negara. Sikap geram Orde Baru terhadap sejumlah pemberitaan media massa yang dianggap menjatuhkan martabat negara, membuat pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengekang kebebasan pers di masa itu. Setelah Surat Izin Terbit dan Surat Izin Cetak masih diberlakukan, pemerintah juga mengeluarkan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Semua peraturan tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk membatasi kebebasan pers. Koran Indonesia Raya mempunyai sikap anti diplomasi terhadap pemerintahan Orde Baru, meski diawal masa pemerintahan Orde Baru koran ini mendukung penuh pemerintah untuk melakukan pembangunan Indonesia, namun ketika pemerintah melakukan kesalahan, koran Indonesia Raya tetap mengkritik pemerintah. Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 dianggap sebagai titik puncak hubungan harmonis antara pemerintah dan media massa pada masa Orde Baru. Akibat pemberitaan peristiwa tersebut, pemerintah membredel 12 media massa di Ibu Kota Jakarta. Salah satunya adalah koran Indonesia Raya, (3) Setelah peristiwa Malari, pers dalam masa yang mengkhawatirkan, kebebasan pers dikekang, pers yang tidak mendukung penuh kebijakan pemerintah diancam akan ditutup oleh pemerintah. Pasca tahun 1974 tidak ada satu koranpun yang berani menentang kebijakan pemerintahan Orde Baru secara terang-terangan, hanya sebagian kecil dari pers kampus yang berani bersuara melalui gerakan bawah tanah. Pemerintah Orde Baru justru menguatkan stabilitas negaranya dengan menggunakan pers, terlebih dengan menggunakan pers yang berasal dari kalangan kelompok militer dan partai pendukung.
Kata Kunci : Pers, Orde Baru.