Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kewenangan penyelidikan
kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 telah sesuai dengan ketentuan dalam
Hukum Internasional. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data
sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa
dalam hukum internasional, penyelidikan kecelakaan pesawat diatur dalam Konvensi
Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, pada Annex 13 tentang
Aircraft Accident and Incident Investigation. Ketika pesawat jatuh di laut lepas, maka
negara registrasi lah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan penyelidikan
dengan dibantu oleh negara operator, negara desain, negara manufaktur, maupun
negara lain sebagai partisipan. Malaysia sebagai negara registrasi dan negara operator
telah mengadakan serta memimpin penyelidikan. Malaysia meminta bantuan
Australia sebagai negara terdekat dari lokasi kecelakaan untuk ikut dalam
penyelidikan. China juga ikut serta dalam penyelidikan dengan dasar adanya
kepentingan khusus yakni negara dengan jumlah korban terbanyak. Terdapat lima
negara yang terlibat yakni: Malaysia, Inggris dan Amerika (negara desain dan
manufaktur pesawat), serta Australia dan China (negara partisipan). Kewenangan
penyelidikan terhadap kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 telah sesuai
dengan ketentuan dalam hukum internasional.
Kata Kunci: Kewenangan penyelidikan, kecelakaan pesawat udara, laut lepas