Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh indikator pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI dan indikator pengawasan DPRD dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam penelitian ini difokuskan pada skor kinerja penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh kemendagri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 427 kabupaten/kota dipilih dengan metode purposive sampling. Teknik pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil indikator pemeriksaan oleh BPK-RI tentang kelemahan sistem pengendalian intern Pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi dan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Hasil penelitian mengenai indikator pengawasan DPRD menunjukkan bahwa ukuran DPRD dan pengetahuan DPRD berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Kesimpulan dari penelitian ini perlu adanya peningkatan pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi oleh Pemerintahan daerah dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sehingga kinerja bisa ditingkatkan. Peran Legeslatif (DPRD) yang tidak optimal menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
Kata kunci: BPK-RI, Keuangan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Pengawasan DPRD, Indikator Pemeriksaan.