Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji tentang Permasalahan pertama, bagaimana pengaturan bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-undang dari kedua Negara. Kedua, bagaimana pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang dari masing-masing negara.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dengan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, instrument penelitian berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Anti-Corruption Commission Act 694 Of 2009 Federation Of Malaysia. Pendekatan penelitian dengan statute approach dan comparative approach dengan teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tindak pidana korupsi di Undang-undang Indonesia masih terlalu banyak menyadur ketentuan dari KUHP sehingga bentuk tindak pidana korupsinya mulai tidak relevan dengan perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi. Sedangkan pengaturan bentuk tindak pidana korupsi di Undang-undang Malaysia sudah lebih baru, dimana Malaysia tidak banyak menyadur dari ketentuan penal code dan lebih merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sesuai dengan modus operandi yang memang ada dan terjadi di Malaysia. Dalam pengaturan sanksi pidana Indonesia memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan Malaysia. Hal ini ditunjukkan dengan beratnya hukuman badan yang diatur dalam Undang-undang Indonesia, selain itu di Malaysia tidak mengenal pidana tambahan dan hukuman mati sebagaimana yang diterapkan di Indonesia.
Kata Kunci : Korupsi, Perbandingan, Undang-undang, Indonesia dan Malaysia.