Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan
mengenai, bagaimana proses pembatalan perjanjian pranikah dan akibat hukum dari
perjanjian pranikah pada putusan nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sifat
deskriptif.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case
approach) dengan jenis sumber bahan hukum primer serta bahan hukum
sekunder.Bahan hukum primer adalah kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, KUHPerdata, KHI, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968
tentang kewarganegaraan, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah di
bidang hukum, kamus-kamus hukum, makalah-makalah serta hasil karya ilmiah para
sarjana, dan literatur hasil penelitian lain.Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu teknik studi dokumen (studi kepustakaan) dengan mengumpulkan literatur
berupa buku-buku, peraturan-peraturan yang ada, dokumen, dan laporan ilmiah yang
berhubungan dengan pembatalan perjanjian pranikah.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik
simpulan.Pembatalan perjanjian pranikah terdiri dari pertama, pengajuan gugatan ke
Pengadilan yang meliputi pendaftaran gugatan, membayar panjar biaya perkara,
registrasi perkara, pelimpahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan, penetapan
Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan, dan penetapan hari sidang.Kemudia kedua
adalah menunggu tangkisan dari pihak lawan. Pada putusan nomor
526/PDT/G/PN.Jkt.Sel tersebut, pembatalan perjanjian pranikah yang disetujui oleh
Hakim berakibat bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga halhal
yang timbul akibat perjanjian pranikah tersebut dikembalikan pada keadaan
semula.
Kata kunci : Pembatalan perjanjian pranikah, proses pembatalan perjanjian pranikah,
akibat hukum pembatalan perjanjian pranikah.