Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pelanggaran Pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, kualifikasi pelanggaran Pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, serta formulasi yang ideal mengenai pengaturan pelanggaran Pilpresyang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan pelanggaran Pilpres dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 belum merumuskan bentukbentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga saat terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ( PHPU )  pada Pilpres 2014, penilaian mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif saat ini hanya didasarkan pada yurisprudensi putusan PHPU Kepala Daerah terdahulu dan Tafsir Konstitusi yang antara lain menyebutkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah berupa manipulasi syarat administratif pencalonan, politik uang, politisasi birokrasi, kelalaian petugas dan/atau penyelenggara Pemilu, manipulasi suara, adanya ancaman/intimidasi, dan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu. Sehingga formulasi ideal pelanggaran Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif meliputi jenis pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan kualifikasi telah dilakukan oleh aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilu secara struktural, direncanakan secara matang, sistemik dan memiliki dampak yang masif serta tidak sporadis.
Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut guna pembangunan ilmu Hukum Tata Negara serta memberikan sumbangan dan  pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan suatu formulasi yang ideal mengenai pelanggaran Pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas

Kata kunci : formulasi, pemilu, terstruktur sistematis masif.

This study aims to determine the qualifications of the violations in the Presidential Election as set out by Law Number 42/2008, the qualifications of the structured, systematic and massive violations in the Presidential Election as set out in the Constitutional Court Decision Number 1 / PHPU.PRES-XII / 2014, and the ideal formulation of the rule on the structured, systematic and massive violations in the Presidential Election.
This study is a normative, prescriptive legal study as it pertains to a scientific inquiry to arrive at the truth based on scientific logic of the law, by using case and conceptual approaches. The types of legal materials used include the primary and secondary legal materials.
The results showed that the ruling on the violations in the Presidential Election as set out by Law Number 42/2008 does not include a formulation of the forms of the structured, systematic and massive violations so that in the 2014 Presidential Election, the assessment regarding the structured, systematic and massive violation was merely based on the jurisprudence of the previous rulings in the Results Dispute of the Regional Head Elections and on the Interpretation of the Constitution, in which, among others, it is stated that the structured, systematic and massive violations are in the forms of manipulation to candidates' administrative requirements, money politics, politicization of bureaucracy, negligence of the election organizers, vote manipulation, threats/in imidation, and non-impartiality of the election organizers. Therefore, the ideal formulation of the structured, systematic and massive violations in the presidential election should include  those types of violations with such qualifications as having been carried out by government officials and election organizers structurally, carefully and systemically planned, and have a massive, instead of sporadic, impacts.
The results of this study are expected to provide the basis and foundation for further researches for the development of the Constitutional Law studies and to contribute and become a consideration for stakeholders in formulating an ideal formulation of the structured, systematic and massive violations in the Presidential Election in order to implement an election with integrity.

Keywords: formulation, election, structured systematic massive.