Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak ingkar Notaris sebagai suatu kewajiban sesuai dengan sumpah jabatan Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Notaris yang aktif sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis menggunakan analisis interaktif.
Hasil penelitian dan pembahasan yaitu bahwa implementasi hak ingkar Notaris dalam prakteknya dilaksanakan atas dasar sumpah jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apabila dikaitkan dengan ketentuan eksepsional yang kontradiktif dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka hak ingkar Notaris gugur sejauh diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain karena adanya kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan personal.