ABSTRAKNADIAH CYNTHIA RACHMAH. E0011213. TINJAUAN KETIDAKKONSISTENANKETERANGAN AHLI DALAM BAP PENYIDIKAN DENGAN DI PERSIDANGANSEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBASPERKARA ILLEGAL FISHING (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 37K/Pid.Sus/2012).  Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas MaretSurakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agungdalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terdakwa Riskiadi alias Kiki dalam perkaratindak pidana perikanan (illegal fishing) melakukan pengangkutan dengan tidak mematuhiketentuan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum normatif yang bersifat preskriptif danterapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukumprimer dan sekunder yang menggunakan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen,dan arsip yang tersedia di lokasi penelitian. Teknis analisa bahan hukum adalah teknis analisisdeduksi silogisme.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan kasasi olehPenuntut Umum atas  dasar judex facti telah keliru menafsirkan unsur tindak pidana yangdidakwakan dan putusan tersebut adalah merupakan putusan bebas tidak murni atau terselubungyang masih menjadi ruang llingkup materi kasasi. Sehingga alasan pengajuan kasasi PenuntutUmum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP khususnya ayat (1). Judex Facti tidakmenerapkan  ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2)  huruf c  Undang-Undang  No. 31 Tahun2004  Jo Undang- Undang No. 45 Tahun 2009. Pertimbangan Mahkamah Agung terhadappengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perikanan yang dilakuakanoleh kiki sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Alasan Kasasi Penuntut Umum dibenarkanoleh Mahkamah Agung, dengan argumentasi hukum judex facti telah salah dalam menerapkanperaturan hukum. Penuntut umum berhasil membuktikan letak kekeliruan Hakim PengadilanNegeri Ambon dalam menjatuhkan putusan bebas. Penuntut Umum juga dapat membuktikanbahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni.