Penulis Utama : Kalistaputri Rizki Wardani
NIM / NIP : E0011173
×

ABSTRAK
Penulisan hukum (skripsi) ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang pada pertambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap khususnya yang dilakukan oleh PT Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi. Adapun kajian selanjutnya mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta penyelesaiannya.
Tujuan penulisan hukum (skripsi) ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada pertambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamsi dan Pascatambang dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terlebih dahulu dilakukan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap dan pelaku usaha pertambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap, yaitu PT Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan  wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan kajian, diperoleh temuan bahwa pertambangan pasir besi yang terdapat di Kabupaten Cilacap menimbulkan pro dan kontra. Dampak positif dari keberadaan pertambangan pasir besi adalah tersedianya lapangan pekerjaan, sumber penghasilan, dan meningkatkan pajak. Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak negatif adanya pertambangan. Sebagai upaya untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Adanya peraturan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Cilacap. Salah satu pelaku usaha yang telah melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan yang tercantum di dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan adalah PT Bhineka Bumi yang beroperasi di Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Cilacap. PT Mitra Handal Abadi yang beroperasi di wilayah yang sama, adalah pelaku usaha yang masih belum melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang menemui berbagai permasalahan. Pemerintah tetap berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak timbul kerugian yang semakin besar bagi lingkungan.
Kata Kunci: Pertambangan, Pasir Besi, Reklamasi dan Pascatambang
ABSTRACT
This thesis reviewed and answered the problems about the implementation of Government Regulation Number. 78 of 2010 on Reclamation and Postmining at ironsand mining in Cilacap Regency, especially that did by PT Bhineka Bumi and PT Mitra Handal Abadi. As for the next reviewed is about the problems that happened in the implementation of reclamation and postmining and the solutions.
The purpose of this thesis is to knew the appropriate between implementation of reclamation and postmining in ironsand mining in Cilacap Regency with Government Regulation Number 78 of 2010 on Reclamation and Postmining and the problems. To reached that purpose, firstly was began with empirical research and descriptive tends. This research use qualitative approached. The research was did in Department of Highway Construction Natural Resourches and Energy Mineral Resourches of CilacapRegencyand the ironsand company in Cilacap Regency, that was PT Bhineka Bumi and PT Mitra Handal Abadi. This research use materials collective technique by interview and observation. The materials was analized with qualitative technique.
Based on the result of research, was gained the finding that ironsand mining that held in Cilacap Regency has pros and cons. The positive impact is availability of jobfield, ultimate sources, and tax increase. The issue about environment damages is one of the negative impact from mining activity. The effort to prevent environment damage is by required the irondsand enterpreuner to fulfill the requlation in Government Requlation Number 78 of 2010 on Reclamation and Postmining. The availability of that Government Regulation is not implemented yet by the enterpreuner of ironsand in Cilacap Regency. One of the company that have been done the reclamation and postmining yet like the contents in Environment Management and Environment Monitoring Document is PT Bhineka Bumi who operate in Welahan Wetan Village, District of Adipala, cilacap. PT Mitra Handal Abadi who operate in the same mining area, are one of the example of the company that haven’t do reclamation and postmining yet. In the implementation of reclamation and postmining face various problems. But, the government still make serious effort to accomplish the problems in order to not becoming bigger problems in the future to the environment.
Keyword: Mining, Ironsand, Reclamation and Postmining

×
Penulis Utama : Kalistaputri Rizki Wardani
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0011173
Tahun : 2015
Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang pada Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus pada PT Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi)
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2015
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E0011075-2015
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D
2. Tuhana S.H.
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.