Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan APBD pemkab Sukoharjo terhadap alokasi dana pendidikan, serta alokasi mata anggaran biaya pendidikan di SMA N 1 Tawangsari. Selain itu untuk mengetahui pengaruh kebijakan APBD Pemkab Sukoharjo terhadap ketaatan penggunaan mata anggaran di SMA N 1 Tawangsari tahun 2011.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari SMA N 1 Tawangsari. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan dokumentasi atau arsip. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis tema, yang berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada domain-domain yang dianalisis.
Hasil penelitian ini adalah kebijakan APBD pemkab Sukoharjo menggunakan sistem pendidikan gratis dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.582.427.966.000,00 yang dibagi dalam 9 program kerja. Sedangkan untuk alokasi dana di SMA N 1 Tawangsari, pada tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.802.472.000,00 yang dibagi dalam 18 pos anggaran. Dalam hal pengaruh kebijakan APBD pemkab Sukoharjo terhadap ketaatan mata anggaran di SMA N 1 Tawangsari menunjukkan bahwa kebijakan alokasi anggaran Pemkab Sukoharjo menyebabkan realisasi anggaran yang tidak maksimal, alokasi dana di SMA N 1
Tawangsari juga belum dapat terealisasi secara keseluruhan disebabkan adanya kendala-kendala yang belum dapat diselesaikan.
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang telah dibuat oleh Pemkab Sukoharjo belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh SMA N 1 Tawangsari disebabkan adanya beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pengelola dana yaitu penerimaan dana yang tidak terjadwal dengan baik serta adanya dana yang diperoleh oleh pihak sekolah sulit untuk diSPJkan karena pengeluaran yang dibutuhkan di lapangan berbeda dengan rencana  anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemkab.

Kata kunci: kebijakan APBD, mata anggaran, biaya pendidikan

The objective of research was to find out the APBD (Local Income and Expense Budget) policy in Sukoharjo Regency Government on tuition allocation, and the tuition budget item allocation in SMA N 1 Tawangsari. This research also aimed to find out the effect of APBD policy in Sukoharjo Regency Government on the compliance with tuition budget item in SMA N 1 Tawangsari in 2011.
This study was a qualitative research. The data source derived from SMA N 1 Tawangsari. The methods of collecting data used were interview, observation, and documentation or archive. The data validation was carried out using source triangulation. The data analysis was conducted using theme analysis, attempting to find the relationship existing in the domains analyzed.
The result of research showed that the APBD policy of Sukoharjo Regency employed free education system with fund allocation budgeted of IDR 582,427,966,000.00 divided into 9 work programs. Meanwhile the fund allocation budgeted in SMA N 1 Tawangsari in 2011 was IDR 802,472,000.00 divided into 18 budget posts. Regarding the effect of APBD policy in Sukoharjo Regency Government on the compliance with tuition budget item in SMA N 1 Tawangsari, it could be seen that the Sukoharjo Regency’s policy of budget allocation resulted in non-maximal budget realization, and the fund allocation in SMA N 1 Tawangsari had not been realized because there were some unresolved obstructions.
The conclusion of research showed that the budget policy developed by Sukoharjo Regency had not been implemented to SMA N 1 Tawangsari because of some unresolved difficulties the fund manager faced in the term of non wellscheduled fund receiving and of school management’s responsibility for the fund because the expenses needed in the field were different from the planned budget specified by Regency Government.  

Keywords: APBD policy, budget item, tuition.