ABSTRAK
GARY SAKTI B. E0010151. 2015. TINJAUAN PENGGUNAAN
DAKWAAN BERBENTUK KUMULASI OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI PENGADILAN NEGERI
WAINGAPU (Studi Putusan Nomor : 90/Pid. B/ 2012/PN.WNP). Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian
penggunaan dakwaan berbentuk kumulasi oleh penuntut umum dalam pembuktian
perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri
Waingapu dengan ketentuan KUHAP. Adapun kajian selanjutnya mengenai
kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas
yang mengakibatkan kematian menggunakan dakwaan berbentuk kumulasi di
Pengadilan Negeri Waingapu dengan ketentuan KUHAP.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal atau normative
yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, dilaksanakan dengan membaca
dan mempelajari isi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum
sekunder hasil dari studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun
penulisan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum
yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kasus (case
approach). Berdasarkan dari jenis penelitiannya, maka teknik analisis bahan
hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode deduksi
silogisme yaitu untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi
atas premis mayor dan premis minor.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan
dakwaan berbentuk kumulasi oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri
Waingapu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 jo Pasal 143 KUHAP dan
pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara  3 (tiga) tahun dan terdakwa
tetap ditahan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian
di Pengadilan Negeri Waingapu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal
193 KUHAP.