ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan angkutan umum terhadap kecelakan penumpang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.    
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dan sumber hukum sekunder yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada responden yang kompeten yaitu Manager Usaha Perusahaan Umum Damri Surakarta didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tanggung jawab atas kecelakaan penumpang angkutan umum yang mengakibatkan korban meninggal dan korban luka dalam angkutan darat, pengangkut  bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan penumpangnya sesuai ketentuan. Konsep tanggung jawab atas kecelakaan penumpang yang digunakan oleh Perusahaan Umum Damri Surakarta adalah  prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah. Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Umum Damri dalam pertanggungjawaban adalah: penolakan ganti kerugian ahli waris dari penumpang yang meninggal akibat kecelakaan, dan saat terjadi kecelakaan angkutan umum ditemukan penumpang yang menggunakan tiket atas nama atau milik orang lain. Implikasi penelitian ini dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab dari pihak pengangkut atas kecelakaan penumpang angkutan umum yang menimbulkan korban jiwa dan korban luka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diperlukan adanya tindakan tegas dari pihak perusahaan terhadap pelaksanaan pemberian ganti kerugian. Penegakan perlindungan hukum khususnya bagi penumpang juga perlu dioptimalkan agar hak penumpang dan kewajiban pengangkut bisa terlaksana dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku. serta bertanggung jawab apabila penumpang mengalami kerugian dengan memberikan ganti kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban yang sesuai didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: pengangkut, penumpang, tanggung jawab.
ABSTRACT
This research aims to assess the implementatiton of the civil liability of public transport companies to accidents passengers based to the  Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation.
This research is juridical sociological legal or empirical descriptive legal research. Type data used are primary data and secondary data, source of data used are source of primary data is the result of interviews and source of secondary data namely the study of documents or library materials. Data collection techniques is by interviewing respondents who are competent and supported by literature study. The analysis technique used is the qualitative methods.
Based on the result of research on responsibility for public passenger transport accident which resulted in deaths and injuries in road transport, the carrier is fully responsible for the accident of their passenger according to the provision. The concept of responsibility for the passenger accident used by Perum Damri is the principle of responsibility on the basis of the presumption of innocence. Barriers faced by Perum Damri in the implementation of responsibility  are: rejection of compensation by the heirs of the passengers who died in the accident, and there are passengers that found with using the ticket on behalf of or belonging to another person when public transport accident occurred. The implication of this research is that with with the implementation of the  carrier for the public passengers transport accident which resulted in deaths and injuries based of Law Number 22 of 2009, it is necessary for firm action on the part of the company on the implementation of the provision of compensation. Enforcement of legal protection especially for passengers also need to be optimized, so that passenger rights and carrier liability can be done well according to the policy in force, as well as responsible if the passengers suffered a loss by giving compensation as an appropriate form of responsibility within the provisions of the legislation.
Keywords: carrier, passengers, responsibility