ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teknik pertambangan yang baikpada CV. Selo Putro Wonogiridanpengawasannyaoleh pemerintah baik sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah beserta kendalanya.
Skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis)dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) untuk memperoleh data primer dan data sekunder.Jenis data primer meliputi dokumen yang diperoleh di lapangan, data skunder meliputi bahan hukum primer, skunder dan non hukum.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Sifat analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan preskriptif.
Hasil skripsi menunjukkan bahwa penerapkan teknik pertambangan yang baik dan pengawasan sebelum terbitnya Undang-Undang Pemerintahan daerah belum sepenuhnya terlaksana, masih ada kesenjangan antara rencana kerja dengan laporan usaha pertambangan.Setelah terbitnya Undang-Undang pemerintahan daerah, pengawasan yang dilakukan kurang intensif, jangkauannya terlalu luas sehingga terbatas pada administrasi dan penertiban tambang liar, dengan minimnya sumber daya manusia yang memadai sebagai faktor utama penyebab kurang maksimalnya pengawasan maupun penerapan teknik pertambangan yang baik.
Kata Kunci: Pengawasan, Teknik Pertambangan yang Baik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRACT
This essay aims to know the application of good mining practice on CV. Selo Putro Wonogiri and controlled by the Government both before and after the publication of Act No. 23 of 2014 about local governance, along with the barriers are.
This essay is empirical legal research (juridical sociological) using the approach of Act (statue approach), and a conceptual approach (conceptual approach) to obtain primary data and secondary data. The primary data types include document obtained in the field, data is the primary legal materials include secondary, secondary and non law. Data collection techniques used are observation, interview and documentation study. The nature of data analysis used are descriptive and prescriptive.
The essay showed that applies good mining practice and supervision prior to the publication of the local governance Act has not been fully accomplished, there is still a gap between the work plan with the business report mining. After the publication of the local governance Act, surveillance conducted less intensive, its scope is too broad so limited mine sweeping administration and wild, with lack of adequate human resources as the main factors cause less maximum supervision or the application of good mining practice.
Keywords: Supervision, Good Mining Practice, Act Number 4 Of 2009 about Mineral And Coal Mining