ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Sragen dalam menerapkan perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana penerapan dari perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Sragen.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sragen. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan dokumen-dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 171/ PMK.05/ 2009 tanggal 11 November 2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 66/ M-DAG/ PER/ 12/ 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Selain itu Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berpedoman pada Surat Edaran (SE) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam penerapannya pemberian kredit Resi Gudang lebih ditujukan kepada petani, nelayan, peternak, maupun pembudidaya yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat. Karena menggunakan Resi Gudang sebagai jaminannya maka terdapat beberapa klausul yang berbeda. Selain itu kredit Resi Gudang hanya menggunakan Resi Gudang saja sebagai jaminannya tanpa adanya tambahan agunan lain. Oleh karena itu setiap Resi Gudang hanya dapat dibebani satu jaminan utang saja.
Kata kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan, Resi Gudang
ABSTRACT
This research aimed to find out what rationale the Sragen Branch of Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. used in implementing the loan agreement with warehouse receipt as collatera. Beside that also to see how the implementation of loan agreement is with warehouse receipt as collateral in the Sragen Branch of Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
This research was an empirical law research by descriptive method. The location of the research in the Sragen Branch of Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The types of data used were primary and secondary data. Techniques of collecting data used were interview and library study including legislations, books, literatures, and documents. The data analysis using analysis of qualitative data.
Considering the result of research, the rationale of loan agreement with warehouse receipt as collateral in Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk was the Financial Minister of Republic of Indonesia’s regulation number: 171/PMK.05/2009 dated 11th November 2009 about the Subsidy Scheme of Warehouse Receipt and the Trading Minister Republic of Indonesia’s regulation number: 66/M-DAG/PER/12/2009 dated 29th December 2009 about the Implementation of Warehouse Receipt Subsidy Scheme. In addition, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Referred to Circulars (SE) by taking the caution and healthy loaning principles into account. In practice, the issuance of warehouse receipt loan was intended more to farmers, fishermen, animal breeders, and cultivators that are expected to help the community economy. It was because there are several different clauses about the use of warehouse receipt as collateral. In addition, the warehouse receipt loan only used warehouse receipt as collateral without other additional collateral. For that reason, any warehouse receipt could be imposed with one loan only.
Keywords: Loan Agreement, Collateral, Warehouse Receipt.