ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengetahui hukum adat tentang paugeran pewarisan tahta di Keraton Kasunanan Surakarta, implementasinya pasca Paku Buwono XII mangkat, dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi.
Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dipergunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kerabat keraton dan ahli sejarah; data sekunder dari hasil penelaahan literatur. Lokasi penelitian di Keraton Kasunanan Surakarta. Teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara serta menggunakan metode analisis data deskriptif.
Simpulan dari penelitian yaitu pertama, tidak adanya acuan baku dalam hukum adat tentang paugeran pewarisan tahta khususnya saat raja tidak mengangkat permaisuri seperti yang dialami oleh PB XII. Hal tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran di antara keluarga Keraton Kasunanan Surakarta; kedua, akibat perbedaan penafsiran maka pengimplementasian hukum adat tentang paugeran pewarisan tahta menjadi tidak optimal dan memunculkan konflik internal; ketiga, faktor yang berpengaruh ialah faktor pendukung: para pangageng parentah keraton dan negara; faktor peghambat: pugeran pewarisan tahta adalah hukum bersifat tidak tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda dan paugeran pewarisan tahta bersifat kondisional dapat berubah sewaktu-waktu ketika dibutuhkan perubahan.
Kata Kunci: Implementasi hukum adat, Paugeran Pewarisan Tahta.
ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the adatrecht about paugeran of inheritance of the throne of Kasunanan Surakarta Palace, implementation after Pakubowono XII passed away, and the factors that influence the implementation.
The method is empirical law, descriptive, qualitative approach. The data used is primary data obtained from interviews; secondary data from reviews of the literature. It located in Kasunanan Surakarta Palace. Data collection techniques literature and interviews, the method of data analysis Descriptive.
Conclusions: first, the absence of a reference standard in the paugeran of inheritance of the throne especially when the king did not lift the empress as experienced by PB XII. This raises a number of differences in interpretation between family of Palace; second, due to differences in the interpretation of the implementation of paugeran not be optimal and led to internal conflict; Third, the factors is supporting factors: the pangageng parentah palace and state and resistor factors: paugeran is an unwritten law so can be interpreted differently and it iis conditional subject to change needed.
Keywords: Adatrecht Implementation, Paugeran of Inheritance the Throne.