ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana PT. KAI terkait dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Lokasi yang dipilih adalah di PT. KAI Daerah Operasi 7 Madiun.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada responden yang kompeten didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk tanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, PT. KAI tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan isi Undang-undang perkeretaapian memang tidak tercantum mengenai pertanggungjawaban pidana PT. KAI atas kecelakaan yang terjadi hingga mengakibatkan korban luka hingga meninggal dunia. Upaya yang dapat dilakukan supaya PT. KAI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah: pembaruan Undang-undang perkeretaapian dengan mewajibkan PT. KAI membangun palang pintu serta pertanggungjawaban PT. KAI jika ada kecelakaan di perlintasan kereta api.. Implikasi penelitian ini dengan tidak diaturnya pertanggungjawaban PT. KAI maka status masyarakat yang menjadi korban kecelakaan semakin mengkhawatirkan dan kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang tanpa palang pintu akan terus terjadi dan menelan banyak korban. Penegakan perlindungan hukum khususnya bagi korban kecelakaan juga perlu dioptimalkan agar hak pengguna jalan dan kewajiban PT. KAI dapat terlaksana dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku, serta mewajibkan PT. KAI atas pembangunan palang pintu di perlintasan kereta api sebidang supaya tidak terjadi tumpang tindih antara pihak PT. KAI ataupun pemerintah daerah setempat. .
Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, kecelakaan, kereta api.
ABSTRACT
This research aims to assess the criminal liability arrangement of PT. KAI related to Law number 23 of 2007 0n Railways. The selected location is in the PT. KAI, operating Region 7 Madiun.
This research is descriptive empirical law, type and secondary data sources include primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection techniques with competent interview respondents supported with literature. Data analysis techniques used are qualitative methods.
Based on the results of research on the form of responsibility for the accident that occurred at railroad crossing without doorstop, PT. KAI is not responsible for any accidents that occur in accordance with the provisions. In accordance with the contents of law about railways is not listed on the criminal rsponibility of PT. KAI for any accidents that occur to cause injuries to death. Efforts which can be done in asking PT. KAI responsibilities are: legislation reform for PT. KAI to build a doorstop and accountability PT. KAI if there is an accident at railway crossings. The implications of this study about the exclusion of PT. KAI on the accident is that the status of people who are victims of accidents increasingly worrying and train accidents at level crossings without doorstop will continue to occur and claimed many victims. Enforcement of legal protection especially for victims of accidents also needs to be optimized so that the rights of road users PT. KAI obligation can be implemented properly according to the policy in force, as well as obliging PT. KAI for the construction of a doorstop at railroad crossings plot so there is no overlap between the PT. KAI and local government where the railroad crossing located .
Keywords:criminal  liability, accident, train