ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video porno menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan  pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran video porno.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.Penelitian ini mengunakan jenis dan sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan sumber penelitian dilakukan dengan meggunakan teknik bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, jurnal atau arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.Teknik analisis sumber penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik berpikir deduksi.
Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan suatu simpulan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya mengatur ketentuan Pasal 27 ayat (1) yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memilki muatan yang melanggar kesusilaan dimana kasus penyebaran video porno sungguh menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat serta pada Pasal 45 ayat (1) terdapat penerapan hukum pada perkara cybercrime dimana setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 27  ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kata kunci: video porno, perlindungan hukum penyebaran video, pertanggungjawaban pidana.
ABSTRACT
This research aims to determine the law protection against victims of the spread of porn video according to Law Number 11 Year of 2008 concerning Information and Electronic Transaction evaluated from law protection for victims and responsibility of perpetrators of criminal spread of porn video.
This research include prescriptive normative law by using statute approach and case approach. This research used the type and sources of secondary research consisted of secondary law. Collection techniques research sources conducted by using a technique literature materials such as books, literatures, journals or archives corresponding to the problem under study. Research sources of analysis techniques used in this research the deduction techniques.
Based on the results of the discussion, resulted a conclusion of the Law Number 11 Year of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulates the provision of Article 27 paragraph (1) that every person with deliberate intent and without right to distribute and/ or transmit and/ or make accessible Information electronic and/ or electronic documents that have the charge in violation of decency which case the spread of porn video really cause any harm to the State and society as well as in Article 45 paragraph (1) there are implementation of the law on cybercrime cases which any person who fulfill the elements referred to in Article 27 paragraph (1), shall be punished with maximum imprisonment of 6 (six) years and/ or a maximum fine Rp.1.000.000.000,00 (one billion rupiah).
Keywords: porn video, law protection spread of videos, criminal responsibility.