Penulis Utama : Agung Siswanto
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2009
Judul : Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan analisis rasio keuangan studi kasus pada APBD Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2004-2007
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Ekonomi - 2009
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Ekonomi Jur. Akuntansi-F.1306537-2009
Subyek : KINERJA KEUANGAN
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengelola keuangan daerahnya dalam hal ini APBD tahun anggaran 2004-2007. Dalam penyusunan APBD, Kabupaten Sukoharjo menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan pasal 31 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan masalah tersebut maka digunakan alat analisis yaitu rasio keuangan untuk menilai laporan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo. Rasio keuangan tersebut antara lain rasio kemandirian, rasio efektifitas penerimaan asli daerah, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara garis besar pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperlihatkan kinerja yang baik dalam hal pengeloaan keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi keuangan yang cukup baik dari tahun 2004-2007. Pada laporan realisasi APBD dari tahun 2004-2007, terlihat bahwa Kabupaten Sukoharjo mengalami surplus anggaran pada tiap tahunnya, hal ini memperlihatkan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukoharjo tiap tahunnya. Berdasarkan penelitian tersebut, terkait dengan proses pengumpulan data penelitian, diharapkan adanya suatu perencanaan yang lebih baik untuk melakukan penelitian selanjutnya mengingat birokrasi yang ada di dalam pemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Periode dan objek penelitian juga dapat diperluas, tidak hanya terbatas pada satu pemerintah daerah tetapi dapat membandingkan kinerja beberapa pemerintah daerah. Sehingga nantinya dapat dibuat standar pengukuran kinerja (benchmarking) bagi pemerintah daerah.
File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB 1.pdf
BAB 2.pdf
BAB 3.pdf
BAB 4.pdf
BAB 5.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. Rahmawati, M.Si, Ak
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis