ABSTRAK
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama tentang tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh PT. Batu Alam Persada dalam pengelolaan lingkungan areal pertambangan, Kedua, rencana reklamasi dan pasca tambang PT. Batu Alam Persada dalam rangka pelestarian lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer diperoleh langsung dari perusahaan dan masyarakat, sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara atau interview. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh PT. Batu Alam Persada telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum maksimal. Perusahaan belum dapat merencanakan program pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar areal tambang. Kewajiban rencana reklamasi dan pasca tambang berikut dengan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang telah diabaikan dan belum terlaksana. Diabaikannya kewajiban-kewajiban utama tersebut menunjukkan, bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran- pelanggaran kewajiban yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus mengambil tindakan berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin usaha operasi produksi sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perusahaan Pertambangan, Reklamasi, dan Pasca Tambang.
Abstract
This study described and examined the problems regarding the legal responsibility undertaken by PT. Batu Alam Persada in the mining area of environmental’s management and the reclamation and post mining’s programs in order to preserve the environment. This research was kind of empiric legal research which was descriptive. The primary data were obtained directly from the company and the community, while the secondary data included primary legal materials, secondary, and tertiary. Furthermore, the techniques of collecting data used were the study documents or library researchs and also interviews. The results showed that the legal responsibility of PT. Batu Alam Persada had been implemented in accordance with the constitution but had not been optimized yet. The Company had not been able to plan a community empowerment program which destined for the community around the mine area. The reclamation and post-mining’s obligation following the guarantee fund reclamation and post mining had been neglected and had nott been implemented yet. By neglecting the main obligations, the company violated the obligations which had been stated in the constitution. Therefore, Pringsewu’s District Government ought to take several action namely: written admonition, a temporaly suspension of the activities, or revocation of business licenses production operations in accordance with Article 50 Government Regulation Number 78 Year 2010 on Reclamation and Post Mining. Keyword: Legal responsibility, Mining Company, Reclamation, And Post Mining.