ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ruang fiskal dan karakteristik daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) dan indikasi korupsi. Ruang fiskal diukur menggunakan rumusan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dan karakteristik daerah menggunakan ukuran daerah, rasio ketergantungan daerah dan rasio kemandirian daerah. KPPD setiap tahun dievaluasi oleh Kemendagri dan ditetapkan dalam bentuk kepmendagri mengenai penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Indikasi korupsi sesuai definisi yang terdapat pada UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 2 dan 3, diukur dengan menggunakan nilai temuan BPK yang berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan. Untuk mengetahui pengaruh tersebut digunakan analisis regresi berganda data panel.
Hasil penelitian terhadap 879 observasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara ruang fiskal, tingkat ketergantungan dan rasio kemandirian daerah terhadap KPPD. Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif, sementara itu ruang fiskal dan PAD berpengaruh positif terhadap KPPD. Aset berpengaruh positif sedangkan PAD dan DAU berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi. Meningkatkan rasio kemandirian daerah/PAD ternyata membawa pengaruh dalam meningkatkan kinerja dan menurunkan terjadinya indikasi korupsi. Dengan penelitian ini diharapkan pemda lebih banyak berfokus dalam meningkatkan PAD untuk meningkatkan ruang fiskalnya dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengurangi terjadinya korupsi. Hasil uji statistik juga menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung variabel rasio kemandirian daerah melalui indikasi korupsi terhadap KPPD.
Kata kunci: Ruang Fiskal, Karakteristik pemerintah daerah, KPPD dan Indikasi Korupsi.
ABSTRACT
This research aims to know the influence of fiscal space and the local characteristic toward the performance of local government management (KPPD) and corruption indication. Fiscal space is measured by using the formula of “Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah’ and local government characteristic uses size of local government, depends ratio ant autonomy ratio. KPPD is evaluated every year by Home Affair Ministry and stated in Kepmendagri about level resolution and status of local government management performance all through the nation. Corruption indication is suitable with the definition that is stated on UU No. 20, 2001 chapter 2 and 3, measured by using Supreme Audit Council (BPK) searched in the condition of un-obeyed toward law certainty that causes local loss, potencial loss, deficiencies of revenues, administrative, inefficiency, and ineffectiveness. To know the influence is used multiple regression analysis of panel data.
The result of research toward 879 observations showed that is influence between fiscal space, the level of depends ratio (DAU) and local autonomy ratio (PAD) toward KPPD. DAU had negative influence, besides, fiscal space and PAD had positive influence toward KPPD. Asset had positive influence, besides, PAD and DAU had negative influence toward corruption indication. Increasing PAD, in fact, could influence on increasing performance and decreasing corruption indication. By using this research, local government is hoped to more focuse on increasing PAD to increasing performance and decreasing corruption. The result of statistic exam also showed an indirect influence of local autonomy ratio through corruption indication toward KPPD.
Keywords: Fiscal Space, Local Government Characteristic, KPPD and Corruption indication.