Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian pengajuan Keberatan oleh Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkannya dalam perkara korupsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini.Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa alasan Keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sesuai dengan KUHAP dimana pengaturan mengenai Keberatan diatur dalam Pasal 156 ayat (1).Hal-hal yang tidak sesuai dengan materi Keberatan seperti yang diatur dalam KUHAP tidak berdasarkan aturan mengenai Keberatan. Pertimbangan Majelis Hakim yang memutus untuk menerima Keberatan dari Terdakwa dan memberhentikan pemeriksaan kasus korupsi sesuai dengan KUHAP yang juga mengatur mengenai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal-pasal yang bersangkutan terhadap hal tersebut. Dalam pertimbangannya pula Majelis Hakim melihat dalam sisi yuridis yaitu mencermati dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang merupakan hal dasar dari pengajuan Keberatan oleh Terdakwa.
Kata Kunci : Korupsi, Keberatan Terdakwa, Pertimbangan Hakim