Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sragen dalam menyelesaikan masalah
perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta untuk mengetahui kendala yang
dihadapi oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sragen.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundangundangan,
buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya. Teknik pengumpulan data
yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa peran mediator pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen dalam menyelesaikan
masalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sudah baik. Mediator telah
menjalankan perannya sesuai dengan prosedur mediasi yang diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Serta
Tata Kerja Mediasi. Kendala yang dihadapi mediator pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Sragen dalam menangani masalah perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja terdiri atas kendala teknis dan kendala yuridis.
Kendala teknis yang dialami mediator yaitu terbatasnya jumlah tenaga mediator,
minimnya pengetahuan dari pihak pekerja yang terkena dampak Pemutusan
Hubungan Kerja, dan kurangnya kesungguhan para pihak dalam mengikuti proses
mediasi. Sedangkan kendala yuridis meliputi aturan mengenai waktu dan
bagaimana cara pembayaran uang pesangon tidak diatur secara jelas di dalam
peraturan perundang-undangan dan masih ada perusahaan yang belum memiliki
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang
memadai.
Kata kunci : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, Mediator,
Pemutusan Hubungan Kerja.