Rumah merupakan kebutuhan manusia selain pangan, sehubungan dengan hal itu untuk menjamin tercukupinya kebutuhan rumah yang layak dengan harga terjangkau untuk masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah maka kebijakan pembangunan perumahan lebih ditekankan pada pembangunan rumah sangat sederhana dan rumah sederhana dimana konstruksi bangunannya sederhana tetapi kuat memenuhi persyaratan teknis bangunan dan kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, disamping pembangunan oleh perorangan anggota masyarakat juga diserahkan pada Perum Perumnas dan pada pihak swasta yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan (developer). Sistem pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Hukum status tanahnya tidak boleh dipunyai dengan status Hak Milik oleh karena itu hak atas tanah yang diberikan adalah Hak Guna Bangunan. Dalam rangka pembangunan di bidang perumahan sebagai tempat tinggal masyarakat membutuhkan kepastian hukum tentang hak atas tanah rumah mereka, maka diperlukan adanya peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah. Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) jis. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) dan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 maka proses pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana menjadi lebih mudah dan cepat.
Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Hak Milik, Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana