Penelitian ini bertujuan untuk menguji Fungsi Auditor Internal Pemerintah,
Kompetensi Pejabat Pengelolan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada
Pemerintah Kabupaten Wonogiri). Latar belakang penelitian ini karena temuan audit
eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan keuangan
pemerintah daerah belum sepenuhnya handal. Metode penelitian ini adalah kuantitatif
dengan regresi berganda. Populasi dalam penenelitian ini adalah pejabat pengelola
keuangan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 331 orang,
sedangkan sampelnya adalah pejabat pengelola keuangan yang merupakan obyek
kegiatan inspektorat kabupaten tahun 2013 yang berjumlah 221 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi auditor internal pemerintah
berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Aktivitas
auditor internal yang berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah
daerah adalah reviu LKPD dan evaluasi SPI, sedangkan audit tidak berpengaruh.
Kompetensi pejabat pengelola keuangan SKPD berpengaruh terhadap keterandalan
laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis kompetensi yang berpengaruh adalah
pelatihan dan pengalaman pejabat pengelola keuangan SKDP, sedangkan pendidikan
tidak berpengaruh. Implikasi dari penelitian ini agar pengambil kebijakan pada
pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih terhadap fungsi auditor internal
pemerintah dengan aktivitas reviu laporan keuangan dan evaluasi sistem pengendalian
intern tanpa mengabaikan fungsi audit. Kompetensi pendidikan pejabat pengelola
keuangan ditingkatkan untuk mencapai keterandalan laporan keuangan pemerintah
daerah.
Kata kunci: fungsi auditor internal pemerintah, keterandalan laporan keuangan
pemerintah daerah