ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Hakim Dalam Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Pengadilan Tata Usaha Negara dan melakukan pengujian terhadap sengketa Keputusan Tata Usaha Negara menggunakan teori pengujian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, bentuk penelitian diagnostik dan tujuan penelitian fact finding yang di tinjau dari sudut penerapannya merupakan penelitian murni/dasar. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data hukum penelitian berupa data hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan library research dan teknik analisis data bahan hukum secara kualitatif selanjutnya dianalisis dan di susun secara sistematis untuk menggambarkan objek yang diteliti. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Hakim Dalam Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara keberadannya dari awal masuk keindonesia sampai saat ini tetap menjadikan pengajuan gugatan dan dasar pengujian Hakim dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, namun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam putusan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai hukum tidak tertulis. Implementasi dari penelitian ini adalah Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian Hakim tidak hanya yang di atur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, namun melakukan penemuan hukum terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik hanya sebagai Hukum Tidak tertulis. Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Peradilan Tata Usaha Negara, Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara  
ABSTRACT
This research analyzes the application of the general principles of good administration for basic testing judges in dispute state administration as the existence of the General Principles of good Administration in administrative court and testing of the dispute examination of state administration using the theory test. This research was a normative law in the form of descriptive study. The diagnostic and objectives forms that the fact finding is reviewed from the point of application are natural research. The used research approaches were legislation and case approaches. The used research data were in the form of primary and secondary data. The data collection technique was library research, and data analysis techniques were qualitative analysis and systematically ordered to illustrate the researched object. The result of this research shows that the existence of the application of the general principles of good administration for basic judge testing in dispute administrative decision since entering to Indonesia still becomes a claim and basic testing of Justice in a dispute of an administrative decision; however, judges of state administrative court apply the general principles of good administration in their decision and make it as an unwritten law. The implication of this research is the application of general principles of good administration as a basic judge testing is not only set in article 53 verse (2) of constitution number 9, 2004 about the administrative court but also the judges discover the law to the general principles of good administration and make the general principles of good administration as unwritten law only. Keywords: basic examination of state administrative verdict, general principles of good administration, state administrative court, and normative research.