Abstrak |
: |
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalan untuk mengetahui penerapan dari sistem dan prosedur akuntansi yang berhubungan dengan penetapan reposisi pegawai, pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dan pembuatan Laporan Peetanggungjawaban Pengelolaan (LPP) TKPKN di KPP Pratama Surakarta sebagai salah satu remunerasi yang diberikan oleh Kenenterian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi remunerasi (TKPKN) di KPP Pratama Surakarta telah sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Kemenkeu. Beberapa kesesuaian tersebut antara lain: adanya pemisahan fungsi yang jelas saat pembayaran TKPKN, adanya otorisasi setiap dokumen terkait oleh pihak yang berwenang, dan susunan arsip diurutkan sesuai nomor urut tercetak. Sedangkan beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain: adanya pemisahan fungsi pencatatan saldo Buku Kas yang masih belum dipisahkan pada prosedur pembuatan LPP TKPKN, dokumen untuk keperluan arsip hanya rangkap 1, dan pegawai yang bersangkutan tidak menerima bukti/slip sebagai tanda terima TKPKN. Kesimpulan dari penelitian adalah sistem remunerasi (TKPKN) tersebut telah berjalan dengan cukup baik sesuai prosedur yang seharusnya, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian. Namun KPP masih dapat meminimalkan adanya kesalahan dengan pengendalian intern yang baik dan tepat. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang diberikan yaitu (1) adanya pemisahan tugas untuk pencatatan Buku Kas TKPKN pada pembuatan LPP TKPKN; (2) pegawai yang bersangkutan diberikan bukti/ slip sebagai tanda terima TKPKN; (3) dokumen arsip dibuat rangkap belih dari satu sesuai dengan fungsi yang terlibat setiap peosedur. Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Remunerasi, TKPKN ABSTRACT The purpose of this research is to know the application evaluation system and accounting procedures related to reposition of the officers, payment of remuneration (TKPKN), and arrange of LPP TKPKN in KPP Pratama Surakarta as one of remuneration system that given by Ministry of Finance in Indonesia especially Directorate General of Taxation (DGT). The result of this research showed that the accounting information systems of remuneration (TKPKN) in KPP Pratama Surakarta complies wiht the standarts imposed by the Ministry of Financ. Some of them are: the separation of functions each part of remuneration (TKPKN) payment, authorization documents from the parties-local authorities, and documets arranges by the printed number.While its weaknesses include the separation of function to write the Cash Book not separated yet by the treasurer on the LPP TKPKN arranging, files documents only 1, and officers didn’t accept the payment letter of TKPKN. The conclution of this research is the remuneration system has been going fairly well, although there are still some weaknesses. However, KPP Pratama still using the good internal control to minimize the weaknesses. Based on the result of reasearch, the reasearcher provides recomendation separate the function to write The Cash Book of TKPKN on the LPP TKPKN arranging, need to be made the pament letters for the officers, files documents need to be made more than one for all of function on that procedures. Keyword: System, Procedure, Remuneration, TKPKN |