ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalan untuk mengetahui penerapan dari sistem
dan prosedur akuntansi yang berhubungan dengan penetapan reposisi pegawai,
pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dan
pembuatan Laporan Peetanggungjawaban Pengelolaan (LPP) TKPKN di KPP
Pratama Surakarta sebagai salah satu remunerasi yang diberikan oleh Kenenterian
Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi
remunerasi (TKPKN) di KPP Pratama Surakarta telah sesuai dengan standar yang
diberlakukan oleh Kemenkeu. Beberapa kesesuaian tersebut antara lain: adanya
pemisahan fungsi yang jelas saat pembayaran TKPKN, adanya otorisasi setiap
dokumen terkait oleh pihak yang berwenang, dan susunan arsip diurutkan sesuai
nomor urut tercetak. Sedangkan beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan antara
lain: adanya pemisahan fungsi pencatatan saldo Buku Kas yang masih belum
dipisahkan pada prosedur pembuatan LPP TKPKN, dokumen untuk keperluan
arsip hanya rangkap 1, dan pegawai yang bersangkutan tidak menerima bukti/slip
sebagai tanda terima TKPKN.
Kesimpulan dari penelitian adalah sistem remunerasi (TKPKN) tersebut
telah berjalan dengan cukup baik sesuai prosedur yang seharusnya, meskipun
masih terdapat ketidaksesuaian. Namun KPP masih dapat meminimalkan adanya
kesalahan dengan pengendalian intern yang baik dan tepat. Berdasarkan hasil
penelitian, rekomendasi yang diberikan yaitu (1) adanya pemisahan tugas untuk
pencatatan Buku Kas TKPKN pada pembuatan LPP TKPKN; (2) pegawai yang
bersangkutan diberikan bukti/ slip sebagai tanda terima TKPKN; (3) dokumen
arsip dibuat rangkap belih dari satu sesuai dengan fungsi yang terlibat setiap
peosedur.
Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Remunerasi, TKPKN
ABSTRACT
The purpose of this research is to know the application evaluation system
and accounting procedures related to reposition of the officers, payment of
remuneration (TKPKN), and arrange of LPP TKPKN in KPP Pratama Surakarta
as one of remuneration system that given by Ministry of Finance in Indonesia
especially Directorate General of Taxation (DGT).
The result of this research showed that the accounting information systems
of remuneration (TKPKN) in KPP Pratama Surakarta complies wiht the standarts
imposed by the Ministry of Financ. Some of them are: the separation of functions
each part of remuneration (TKPKN) payment, authorization documents from the
parties-local authorities, and documets arranges by the printed number.While its
weaknesses include the separation of function to write the Cash Book not
separated yet by the treasurer on the LPP TKPKN arranging, files documents
only 1, and officers didn’t accept the payment letter of TKPKN.
The conclution of this research is the remuneration system has been going
fairly well, although there are still some weaknesses. However, KPP Pratama still
using the good internal control to minimize the weaknesses. Based on the result of
reasearch, the reasearcher provides recomendation separate the function to write
The Cash Book of TKPKN on the LPP TKPKN arranging, need to be made the
pament letters for the officers, files documents need to be made more than one for
all of function on that procedures.
Keyword: System, Procedure, Remuneration, TKPKN