Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah asas nasional aktif
dapat diterapkan dalam tindak pidana aborsi oleh WNI di Singapura. Tujuan yang
lain yaitu untuk mengetahui perbedaan pengaturan aborsi di negara Indonesia dan
Singapura.
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat
preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan
hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam
penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang
berpangkal dari pengajuan premis mayor, yaitu pengaturan mengenai aborsi di
Indonesia dan Singapura, dan premis minor, yaitu adanya pengaturan mengenai
asas nasional aktif di Indonesia. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik
suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas penerapan asas nasional aktif
dalam tindak pidana aborsi oleh WNI di Singapura berkaitan dengan
perbandingan pengaturan aborsi di Indonesia dan Singapura.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni
yang kesatu terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara pengaturan aborsi di
Indonesia dan Singapura, yaitu terkait subjek pengaturan aborsi, alasan yang
membolehkan seseorang untuk melakukan aborsi, persyaratan untuk
melaksanakan aborsi, jenis tindak pidana, dan rumusan sanksi pidana. Kedua,
tidak dapat diterapkannya asas nasional aktif bagi WNI dalam tindak pidana
aborsi di Singapura karena kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengaturan
mengenai asas nasional aktif itu sendiri pada KUHP Indonesia.
Kata Kunci: Aborsi, Asas Nasional Aktif, Perbandingan