ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada konsep hukum kedua dan ketiga. Sifat penelitian eksploratif dengan bentuk penelitian preskriptif. Jenis data penelitian sekunder dengan sumber data penelitian sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Dan teknik analisis data dengan mengunakan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan ke premis minor, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa doktrin Business Judgement Rule tidak dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/ Pid. Sus/ 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dikarenakan doktrin Business Judgement Rule hanya dapat diberlakukan bagi direksi dan pertanggunggjawaban pidana dibebankan pada manager sesuai dengan teori identifikasi.
Kata kunci : Doktrin Business Judgement Rule, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT
This study examines the application of the doctrine of Business Judgment Rule in Decision Corruption Number: 154 PK / Pid. Sus / 2012 in the case of Procurement Solenoid Valve and Thrustor Brake on PT. PUSRI Palembang and analyze corporate criminal liability in such cases.
This research is a normative law basing on the concept of the second and third laws. The nature of exploratory research with a form of prescriptive research. Type of secondary research data with secondary research data sources consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature study. And data analysis techniques using the method of deduction stemming from the submission of the major premise and then submitted to the minor premise, to further drawn to a conclusion.
Based on the research and discussion of the problems in this study, it can be concluded that the doctrine of the Business Judgment Rule can not be applied in the Corruption Decision Number 154 PK / Pid. Sus / 2012 in the case of Procurement Solenoid Valve and Thrustor Brake on PT. PUSRI Palembang due to the doctrine of Business Judgment Rule can only be applied to directors and criminal liability charged to the manager in accordance with the theory of identification.
Keywords: Business Judgment Rule Doctrines, Corporate, Criminal Liability