ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diabaikannya pembuktian dakwaan primair pada dakwaan subsidiaritas oleh judex factie dibenarkan dalam ketentuan KUHAP dan peraktek peradilan pidana dan untuk mengetahui implikasi yuridis dari pengabaian pembuktian dakwaan primair pada dakwaan subsidiaritas oleh judex factie terhadap putusan MA Nomor 2244k/Pid.Sus/2013.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat  preskriptif dan terapan.  Penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai premis mayor. Sedangkan premis minor adalah fakta hukum atau kesesuaian pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum  dengan alasan Pengabaian ketentuan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2244K/PID.SUS/2013).
Berdasarkan hasil penelitian ini  dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa diabaikannya pembuktian dakwaan primair pada dakwaan subsidiaritas sebagai alasan argumentasi pengajuan Kasasi dalam perkara korupsi oleh Penuntut Umum akibat adanya kekhilafan  nyata yang dilakukan oleh judex factie sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi Dana Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan Nomor 2244K/Pid.Sus/2013 telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dalam hal ini alasan-alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Kata Kunci : Putusan, Pertimbangan Hakim, Alasan kasasi
ABSTRACT
This study aims to determine the neglect of the primary charges on the evidence subsidiarity charges by judex factie justified under the provisions of the Criminal Procedure Code and criminal justice practices and to determine the juridical implications of the waiver proving primary charges on subsidiarity by judex factie charges against the Supreme Court verdict No. 2244k / Pid.Sus / 2013 ,
The type of this research is normative law research which is also known as doctrinal legal research. The nature of the research is prescriptive and applied. This study used the Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings (Criminal Code), Act No. 48 of 2009 on Judicial Power as a major premise. While the minor premise is legal facts or the suitability of the appeal by the public prosecutor on the grounds Abandonment of the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code and the suitability of the consideration of the Supreme Court to examine and decide upon the filing of Cassation by the public prosecutor are in accordance with the provisions of Article 256 of the Criminal Procedure Code (Study of Supreme Court Decision Number: 2244K / PID.SUS / 2013).
Based on these results and discussions, the writer concluded that the neglect of evidence on primary charge in the indictment of subsidiarity as an excuse arguments submission of Cassation in the case of corruption by public prosecutor due to apparent negligence committed by judex factie are in accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code. Consideration of Supreme Court judges in corruption cases to examine and decide the Social Aid Fund for Community Organization Number 2244K / Pid.Sus / 2013 are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. In this case, the reasons of the appeal filed Public Prosecutors are relied upon by the judge in imposing a sentence.
Keywords: Verdict, consideration of judgment, cassation reasons