ABSTRAK
Pembangunan rumah susun merupakan kecenderungan masa depan yang
tidak bisa dihindari. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rumah Susun merupakan bukti implementasi dari Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pembangunan rumah susun
berlatar belakang pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR), pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bersih, sehat, rapi dan
indah. Program pembangunan rumah susun tersebut adalah penyediaan
perumahan serta penataan dan peremajaan lingkungan yang sesuai dengan pasal
3 huruf (c) dan (e) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Pengaturan dan pembinaan rumah susun merupakan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kewenangan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah harus berpedoman pada kebijakan Pemerintah dan
disesuaikan dengan kondisi Daerah setempat
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun oleh Pemerintah Kota
Surakarta terhadap program pembangunan rumah susun bagi masyarakat
berpenghasilan rendah di Kota Surakarta, serta kendala dan solusi yang
dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan program
pembangunan rumah susun.
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu
penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku
manusia. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota
Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara
dan studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Pemerintah
Kota Surakarta telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2011 tentang Rumah Susun melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk bertujuan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat terhadap kebutuhan akan perumahan yang terjangkau oleh
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan kendala yang dihadapi
adalah penyalahgunaan fungsi tempat tinggal yang disewa, adanya beberapa
penyewa yang tidak rutin dalam pembayaran uang sewa, masyarakat yang
menghuni rumah susun ternyata masyarakat yang tergolong mampu.
Kata Kunci : Implementsi, Program pembangunan rumah susun,
Masyarakat Berpenghasilan Rendah kota Surakarta
ABSTRACT
The construction of flats is the tendency the future that cannot be avoided
.The area of a city regulation surakarta number 7 in 2011 about of flats is the
proof of the implementation of the act number 20 year 2011 about of flats .The
construction of flats has a background as a on the provision of the house for lowincome
citizens ( mbr ) , meeting the needs of the houses that clean , healthy , neat
and beautiful .Program the construction of flats is provision of the housing and on
the management and rejuvenation the environment in accordance with article the
3rd letter ( c ) and ( e ) the act number 20 year 2011 about of flats .Regulations
and guidance flat is the job and responsibility of central government and regional
governments .Authority is exercised by the government regions should be based
on government policy and adjusted with local condition
Writing law aims to understand the implementation of undang- act number
20 year 2011 about flat by a city government surakarta of the program the
construction of flats for low income resident in the city surakarta , and constraints
and solutions faced by a city government surakarta in implementing the program
the construction of flats .
Research this law is research law empirical , namely research that uses
facts empirical taken of human behavior .Research locations carried out in local
planning and development board , spatial department city , urban public works
agency surakarta .Technique data collection used is through interviews and the
literature study .
Based on the results of research conducted by writer , the city government
surakarta had implemented the act of number 20 year 2011 about flat by a
provincial regulation city surakarta number 7 2011 about flat .Regulation the
area of a city surakarta number 7 2011 about flat for aiming to create a
prosperous community to the needs will housing who are reached by low income
resident ( mbr ) .While the obstacles is abuse function dwellings hired , the some
tenants who do not routinely in the payment of the rent , the community inhabiting
flat in fact the community who are capable of .
Keywords: implementation , development programs tenement , low income
citizens city surakarta