ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan meneliti apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya kemudian mencoba untuk menemukan solusi atas kendala-kendala tersebut.
Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam peneltian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku maupun dokumen resmi lainnya serta bahan hukum tertier berupa kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain serta teknik analisis bahan hukum secara analisis interaktif mulai dari mereduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.
Adapun simpulan pada penelitian ini, proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku desersi dapat digambarkan secara global bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat diketahui proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di pengadilan militer yang secara umum digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh anggota militer dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan penuntutan, kemudian persidangan dan yang terakhir tahap eksekusi. Sedangkan hambatan atau kendala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mengungkap fakta-fakta hukum untuk memutus secara in absensia dipengaruhi oleh faktor personal, faktor dalam peraturan, faktor prosedur penyidikan, pemeriksaan, dan eksekusi di pengadilan.
Kata Kunci : Desersi, In Absensia, Putusan Pengadilan Militer.
ABSTRACT
This study aims to determine the completion of the crime of desertion committed by members of the Indonesian National Army and examine what are the constraints in implementation then try to find a solution to these constraints.
This study was taken with empirical legal research methods with descriptive study nature. In the present study also used a qualitative approach with a primary legal materials in the form of interviews and secondary legal materials in the form of legislation, books and other official documents and legal materials tertiary form of a large dictionary Indonesian, encyclopedia and others as well as technical analysis of the material law interactive analysis from data reduction, data presentation to conclusion.
The conclusions in this study, processes and mechanisms to resolve criminal offenses in the Military Court II-11 Yogyakarta against perpetrators of desertion can be described globally that according to the Law No. 31 of 1997 on Military Courts may be known processes and mechanisms to resolve criminal offenses in military courts is generally used as a guideline to resolve the case of desertion committed by military personnel starting from the stage of investigation, followed by prosecution, then the last stage of the trial and execution. While the barriers or constraints Military Tribunal II-11 Yogyakarta in exposing the facts of the law to break the in absentia influenced by personal factors, factors in the regulation, the factor of investigation procedures, inspection, and execution in court.
Keywords: Desertion, in abtentia, Military Court Decision.