ABSTRAKSI
Sejak tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Namun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan PemerintahDaerahKabupaten Sragen tahun 2010 sampai dengan 2014, opini yang diberikan selaluWajar Dengan Pengecualian/ WDP (qualified opinion), Salah satu penyebab opini Wajar Dengan Pengecualian/ WDP (qualified opinion), adalah penataan aset/ barang milik daerah  yang belum memadai.
Dengan kondisi tersebut penulis melakukan penelitian dengan tujuan: (1). Untuk mengetahui implementasi SPIP (2). Untuk mengindentifikasi permasalahan-permasalahan dan upaya-upaya yang telah dilakukan  dalam optimalisasi implementasi SPIP (3). Untuk mengetahui pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah (BMD), (4). Untuk mengindentifikasi permasalahan yang ada didalam pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah (BMD), serta mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pengamanan aset/ Barang Milik Daerah (BMD).
Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan cakupan pembahasan meliputi implementasi SPIP dalam upaya pengamanan Aset/ Barang milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ,  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengurus barang pada 34 (Tiga Puluh Empat) SKPD.
Kata Kunci: Pengendalian Intern, Aset, Pemerintah,
ABSTRACT
Since 2009, Sragen district government has implementing Government internal control system-Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), however the audit opinion given by supreme auditor of Indonesia on the Sragen district financial report from 2010 up to 2014 always qualified opinion and inadequate management of Sragen district assets always becomes a problem. Based on this condition I am interested to conduct a study with aims to: (1) understand the implementation of SPIP, (2) identify problems and efforts taken in the implementation of SPIP, (3) understand the problems in the management of local government assets  and identify problems in the management of BMD of local government assets/ Barang Milik Derah (BMD).
This study is a descriptive study with qualitative approach. The scope of discussion is the implementation of SPIP as an effort to secure of local government assetsin Sragen district government in Central Java Province. As for the source of data are head of SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), and assets administrator including 34 SKPD.
Key Words: Internal Controsl, Asset , Government