ABSTRACT
The research examined and answered several legal issues. First, is a criminal procedure of legal consequence in implementation of presumption of innocence for defendant in line with provisions of Criminal Code? Second, is the use of key witness in a proving process of a planned murder case in contrast with implementation of presumption of innocence for defendant?
The research is an applied, descriptive and normative one. Data source of the legal writing is primary and secondary legal materials. Data was collected by using literature method. The legal materials were analyzed by deductive-syllogism method.
Based on results of the research, it can be concluded that criminal procedure on legal consequence of implementation of presumption of innocence for defendant was in line with stipulations of Act no. 8 of 1981 on Criminal Procedure, and Act no. 48 Article 8 paragraph (1) of 2009 on Judicial Power. The use of key witness in the proving process of a planned murder case is in contradiction to presumption of innocence for the defendant. In jurisprudence No. 1986 K/Pid/1989 of 21 March 1990 explained that Supreme Court is not forbidding the use of key witness by prosecutor in a trial with condition that the witness in his/her position as a defendant is not included in one bundle of case with the defendant to whom he/she makes testimony. In determining the criminal case of planned murder, High Court of Medan had considered testimonies of witness and other tools of proving.
Key words: Legal consequence, presumption of innocence, key witness
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji dan menjawab beberapa permasalahan hukum,pertama, apakah proses peradilan pidana konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak bersalah (Persumption of Innocence) bagi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Kedua, .Bagaimanakah penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian peradilan pidana perkara pembunuhan berencana bertentangan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah (Persumption of Innocence) bagi terdakwa.
Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Didalam penulisan hukum ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Sedangkanteknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif silogisme.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses peradilan pidana terhadap konsekuensi hukum penerapan asas praduga tidak bersalah atau Presumption of Innocence bagi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian peradilan pidana perkara pembunuhan berencana bertentangan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah atau Presumption of Innocence  bagi terdakwa. Dalam yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana Nomor: 102/Pid/2012/PT-MdnPengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti yang lain.
Kata kunci : Konsekuensi Hukum, Asas Praduga tidak Bersalah, Saksi Mahkota