ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada ketentuan hukum mengenai penggunaan saksi mahkota dalam suatu dakwaan perkara perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan saksi mahkota oleh penuntut umum dalam membuktikan dakwaan perkara perjudian di Pengadilan Negeri Surakarta sesuai atau tidak dengan ketentuan KUHAP, serta menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat preskriptif atau terapan. Jenis data yang digunakan adalah sumber penelitian sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota oleh penuntut umum dalam membuktikan dakwaan perkara perjudian Putusan  Nomor 98/Pid.Sus/2013/PN.Ska. di Pengadilan Negeri Surakarta tidak sesuai dengan Pasal 168 huruf (b) KUHAP, akan tetapi pertimbangan hakim mengenai saksi mahkota yang diajukan dan memberikan keterangan di muka persidangan telah memenuhi unsur-unsur penilaian mengenai saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP
Kata kunci: Saksi Mahkota, Perjudian, KUHAP.
ABSTRACT
This research based on the legal provisions regarding the use of witness crown in indictment of gambling case. This research aims to determine the use of key witness by the prosecutor in proving the indictment in the Surakarta district court consistent or not with the provision of KUHAP, as well as it will be consideration of judges in verdict the case.
This research is a research law, study about the normative law or law research literature that perspective or applied. Data that used in this research is secondary research sources, that got from literature study and related with the problem examination, there are law and regulations, official documents, books, and journals that related to the research.
Based on the research result, it can be concluded that the use of witness crown by the prosecutor to prove the indictment of gambling case in verdict number 98/Pid.Sus/2013/PN.Ska. in Surakarta district court is inconsistent with Article 168 (b) KUHAP , but with the consideration of judges about the witness crown that proposed and testified in a court has met the elements of assessment of the witness in accordance with the provisions of Article 184 verse (1) letter a jo Article 185 verse (1) KUHAP.
Key words: witness crown, Gambling, KUHAP