ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perubahan tanah
Hak milik menjadi Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta faktor penyebab terjadinya
perubahan tanah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, dimana
penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai
obyek penelitian. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder.
Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak
terkait yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan
kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan
dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik Pengumpulan data yang
digunakan yaitu studi lapangan dengan langsung menuju ke obyek penelitian dan
studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan
penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan perubahan
tanah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan di Kota Surakarta sudah sesuai
dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2013. Permohonan yang sudah lengkap syarat-syarat perubahan tanah Hak
Milik menjadi Hak Guna Bangunan diproses dan dikabulkan permohonannya
dalam waktu paling lama 6 bulan. Sedangkan permohonan perubahan Hak Milik
menjadi Hak Guna Bangunan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada
pemohon agar dilengkapi syarat-syaratnya. Penyebab perubahan tanah Hak Milik
menjadi Hak Guna Bangunan oleh Badan hukum disebabkan
karena badan
hukum tersebut tidak memenuhi syarat untuk memegang hak atas tanah dari tanah
yang baru diterima.
Kata Kunci : Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Kantor Pertanahan Kota Surakarta
ABSTRACT
This research aims to know the implementation of the changes to land
ownership rights into building rights at Surakarta City based on the regulation of
the Minister of State Agrarian/national land Agency Head No. 9 of 1999
regarding the procedures for the granting and cancellation of the country's land
rights and Rights Management as well as the causative factors of the changes of
land use rights property rights into the building.
This research is the empirical nature of legal research, where the author
wished to give an overview or exposure regarding the object of research. Types of
data used the primary data and secondary data. The primary data source used is
direct interviews with stakeholders studied. Secondary data sources used are the
materials of literature, legislation, journals, papers, articles, and materials from
the Internet as well as other relevant sources. Data collection techniques used is a
field study to go directly to the object of research and literature study to obtain
basic theories related to the research.
Based on the research results obtained that the implementation of the
changes to land ownership rights into Building Rights at Surakarta City are in
accordance with the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs /
Head of National Land Agency No. 9 of 1999 jo. Regulation of the National Land
Agency Number 2 of 2013, the completed application requirements change
ownership rights into Broking processed and granted his petition within a period
of 6 months. While the request for the change Hak became Broking ineligible
returned to the applicant in order to include terms. Causes of soil amendments
Hak became Broking by legal entities due to the legal entity is not eligible to hold
land rights from land recently received.
Keywords: Ownership rights, Building rights, Land Office at Surakarta