ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perubahan tanahHak milik menjadi Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Surakartaberdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta faktor penyebab terjadinyaperubahan tanah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, dimanapenulis berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenaiobyek penelitian. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder.Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihakterkait yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahankepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahandari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik Pengumpulan data yangdigunakan yaitu studi lapangan dengan langsung menuju ke obyek penelitian danstudi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan denganpenelitian.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan perubahantanah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan di Kota Surakarta sudah sesuaidengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2Tahun 2013. Permohonan yang sudah lengkap syarat-syarat perubahan tanah HakMilik menjadi Hak Guna Bangunan diproses dan dikabulkan permohonannyadalam waktu paling lama 6 bulan. Sedangkan permohonan perubahan Hak Milikmenjadi Hak Guna Bangunan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepadapemohon agar dilengkapi syarat-syaratnya. Penyebab perubahan tanah Hak Milikmenjadi Hak Guna Bangunan oleh Badan hukum disebabkankarena badanhukum tersebut tidak memenuhi syarat untuk memegang hak atas tanah dari tanahyang baru diterima.Kata Kunci : Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Kantor Pertanahan Kota SurakartaABSTRACTThis research aims to know the implementation of the changes to landownership rights into building rights at Surakarta City based on the regulation ofthe Minister of State Agrarian/national land Agency Head No. 9 of 1999regarding the procedures for the granting and cancellation of the country's landrights and Rights Management as well as the causative factors of the changes ofland use rights property rights into the building.This research is the empirical nature of legal research, where the authorwished to give an overview or exposure regarding the object of research. Types ofdata used the primary data and secondary data. The primary data source used isdirect interviews with stakeholders studied. Secondary data sources used are thematerials of literature, legislation, journals, papers, articles, and materials fromthe Internet as well as other relevant sources. Data collection techniques used is afield study to go directly to the object of research and literature study to obtainbasic theories related to the research.Based on the research results obtained that the implementation of thechanges to land ownership rights into Building Rights at Surakarta City are inaccordance with the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs /Head of National Land Agency No. 9 of 1999 jo. Regulation of the National LandAgency Number 2 of 2013, the completed application requirements changeownership rights into Broking processed and granted his petition within a periodof 6 months. While the request for the change Hak became Broking ineligiblereturned to the applicant in order to include terms. Causes of soil amendmentsHak became Broking by legal entities due to the legal entity is not eligible to holdland rights from land recently received.Keywords: Ownership rights, Building rights, Land Office at Surakarta