ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji tentang Permasalahan pertama,bagaimana hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukanUndang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditinjau dariKonstitusi Negara Republik Indonesia. Kedua, Apakah problematika pembentukanUndang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam SistemPresidensial-Multipartai.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Denganjenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data dengan studi kepustakaan dan melalui Cyber media instrumentpenelitian berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Putusan Mahkamah KonstitusiNo 35/PUU-XI/2013 Tentang Badan Anggaran dan Tatib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)2014-2019, Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif denganpendekatan penelitian menggunakan statute approach dan conseptual approach.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Presiden yang dapat mengajukanRancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara. Putusan MahkamahKonstititusi yang meminimalkan peran dari Dewan Perwakilan Rakyat di dalampembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Serta peranan konfigurasi partaipolitik dalam sistem presidensial dalam pembentukan Undang-Undang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dengan kementerian selaku pembantu Presiden.Kata Kunci : Hubungan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara.ABSTRACTThis study describes and examines problem regarding the first is, how is therelation Between Presiden and House of Representative In Regulating State Budget ActReviewed by Constitution of Republik Indonesia. Second, What problem in regulatingfstate budget Act Reviewed by Constitution of Republik IndonesiaThis research is normative legal research which is descriptive. With the type ofsecondary data include primary legal materials, secondary and tertiary. Data collectiontechniques used is the library research, research instrument is the Constitution of RepublikIndonesia 1945, Act No 17 of 2003 of States Finances, Act No 1 of 2004 of State Treasury,Act No 15 of 2004 of Examination of the State Financial Management and Accountability,etc. Research Approach is the statute approach and comparative approach, analysistechnique used is the deductive method.The results show that only the president who have the authority to propose the actbill of state budget. The verdict of Constitusional Court that minimize the role of legislativein the arrangement of national state budget. And then, the configuration role of thepolitical party in the presidential system in the arragement of the national state budget actwith the minister as the servant of president.Keywords : Relation, Presiden,House of Representative, and State Budget