ABSTRAK
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu untuk mengetahui apakah asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah diterapkan pada putusan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan yaitu: Pertama, landasan yuridis kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan, maka hakim konstitusi sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman di pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim konstitusi tetap harus mengali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah diterapkan pada putusan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Hal ini dapat dilihat dari isi putusan yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dimana putusan tersebut mencerminkan rasa dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
Kata Kunci:    Hakim konstitusi, penafsiran, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
ABSTRACT
Legal research aims to find the authority of constitutional justice in interpreting legislation based on Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power. In addition to knowing whether the principles implementation of the judicial power has been applied to the verdict of a judicial review of Law Number 7 Year 2004 on Water Resources.
This research is a doctrinal legal research or normative legal research which is prescriptive with legislation approach, case approach, and a conceptual approach. Legal material collection techniques used in this research is the study literature. Legal materials analysis techniques used in this study is the method of deduction.
Based on the results of research and study concluded: First, juridical basis for the authority of the constitutional justice in interpreting legislation can be seen from Article 5 paragraph (1) and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power that has meaning that any matter those faced the courts, the constitutional justice as the state officials who perform judicial power in the courts may not refuse to examine, hear and decide the case. Clear whether or not the law arranging the matter, the constitutional justice still have to search the values of law and justice in the sense of people. Secondly, the principles implementation of the judicial power has been applied to the verdict of a judicial review of Law Number 7 Year 2004 on Water Resources. It can be seen from the decision that cancels Law Number 7 Year 2004 on Water Resources in which the decision reflects the taste and values of justice who live in the people.
Keywords: constitutional justice, interpretation, principles implementation of the judicial power