ABSTRAK
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana menurut UUJN serta hambatan dalam pelaksanaannya dan cara mengatasinya.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian adalah Kantor Notaris eks-Karisidenan Surakarta dan Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa (1) bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana menurut UUJN adalah: a) ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar Notaris;       b) Melekatkan sidik jari di minuta akta; c) Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris; d) Perlindungan terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia; dan e) Pengawasan terhadap praktik profesi Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. (2) Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana menurut UUJN adalah: belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan, belum terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), peran INI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan di daerah tertentu masih kurang, MoU antara Polri dan INI tidak dilaksanakan oleh polisi di daerah, karena janji Kapolri untuk mensosialisasikan MoU tersebut ke daerah tidak dilaksanakan, dan aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim seringkali tidak memahami tentang hukum kenotariatan. Adapun cara mengatasi hambatan tersebut adalah pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana UUJN supaya tidak menimbulkan multitafsir, baik di kalangan Notaris sendiri maupun klien Notaris kemudian memberikan pendampingan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana sepanjang MKN belum terbentuk dan meningkatkan peran INI, baik secara internal maupun eksternal.
Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sehingga dengan terbentuknya MKN diharapkan dapat memiliki kekuatan dalam menghentikan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik apabila melalui rekomendasi MKN bahwa pembuatan akta notaris sudah sesuai dengan teknik pembuatan akta dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Peradilan Pidana
ABSTRACT
The purpose of this law writing are to understand the form of legal protection against notary in the criminal justice system according to UUJN and the obstacles in its implementation and how to handle it.
This research included in the law of sociological research. The locations of the research are notary office in all of Surakarta and Yogyakarta regions. Data sources that used are primary data and secondary data consisting of law primer material, law secondary material and law tertier material. Data collection technique is done by interview and the study of literature. Data analysis technique that used is interactive analysis.
Based on the results of the research and discussion known that (1) The form of legal protection against a notary in the criminal justice system according to UUJN are : a) Notary regulating provisions of the obligations; b) Puts fingerprints in minuta deed; c) Notary assembly approval of honor; d) Protection against notary as a member of Indonesian notary; and e) Supervision on the profession practice of the notary.2. The implementation barriers of the notary legal protection based on UUJN in the criminal justice system are as follows: there is no implementing regulation of the UUJN amendment, there is no notary board of trustee (MKN), lack of INI role in some district to socialize the UUJN amendment, the MoU between Polri and INI did not carried out by regional police, due to the Kapolri did not socialize it to the regional police, and sometimes the law enforcer (police, prosecutor and judge) do not understand the notary law. To solve the barriers, government should formalize the implementing regulation of UUJN as soon as possible to avoid the multiple interpretations among the notary and the notary`s clients. Give accompaniment to the notaries who suspect for criminal offense before MKN is established, and enhance the INI role, both internally and externally.
Therefore, it is strongly recommended for the government to publish the ministry regulations as soon as possible as the legal basis of the notary board of trustee establishment. By doing so, MKN is expected to have the power to stop the investigation by investigator in the situation that based on the MKN recommendation, the notary deed has follow the notary deed technique and do not violate the law.
Keyword: Legal Protection, Notary, Criminal Justice