Penulis Utama : Yosedo Pratama
NIM / NIP : E0011338
×

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiapa saja yang menjadi peran Presiden dalam pengisain jabatan Kepala Kepolisan Negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara yang ditinjau dari prinsip check and balances
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder . Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode interpretasi.
Peran Presiden dalam pengisian jabatan Kapolri diatur secara jelas dalam Undang-undang  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indoensia. Dalam pengisian jabatan Kapolri, tidak hanya Presiden saja yang mempunyai wewenang, tetapi ada lembaga lain yang juga berwenang untuk pengisian jabatan Kapolri, yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Peran Presiden dalam pengisian jabatan Kapolri menimbulkan suatu kerja sama antara dua lembaga negara, hal ini tentunya menyebabkan timbulnya prinsip check and balances antara dua lembaga negara yaitu eksekutif dan legislatif.
Prinsip check and balances dalam pengisian jabatan Kapolri tentunya sangat diperlukan dalam negara demokrasi,mengingat peran kepolisan yang sangat besar bagi keamanan dan ketertiban dalam bernegara sehingga perlunya dua lembaga negara yang saling bekerjasama dalam pengisan jabatan kepala kepolisan negara.
Kata kunci: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Jabatan
Abstract
This study attempts to knows what became Peran Presiden Dalam Pengisain Jabatan Kepala Kepolisan Negara Ditinjau dari Prinsip Check and Balances the research is research normative law that are prescriptive.
Research approach used author of the research is used the statue  and conceptual approach in. A kind of law in this study such law primary and secondary of law .The technique collection law collection legal material used researchers in this research is a study documents or study literature. Analysis of law used researchers are uses the interpretation .
The role of president in completion police officer  clearly regulated in statue number 2 years 2002 about police of the republic of indonesia. In charging Police officer , not only president is have the authority , but there are other institutions which also authorized to charging police office , namely the house of representatives .The role of president in completion Police Officer cause cooperative between two state institutions , this obviously cause for the checks and balances between two state institutions the executive and legislative .
The checks and balances in charging kapolri office is needed in democracy , given the role of Police very large for security and order in the country and the need for two state institutions are cooperate in recruit the post of head kepolisan countries
Keywords: president , the house of representatives, Police Officer

×
Penulis Utama : Yosedo Pratama
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0011338
Tahun : 2015
Judul : Peran Presiden dalam Pengisian Jabatan Kepala Kepolisian Negara Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Negara Repubik Indonesia Ditinjau dari Prinsip Check and Balances
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2015
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E0011338-2015
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Aminah S.H,M,H.
2. Andina Elok Puri Maharani S.H,M.H.
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.