Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan
dan belanja daerah Kota Madiun. Tidak hanya untuk mengetahui kinerja
keuangan, dengan melihat realisasi APBD juga dapat dianalisis bagaimana tingkat
kemampuan keuangan daerah, serta mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi
APBD Kota Madiun. Berdasarkan literatur yang sudah ada, analisis kinerja
keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Derajat Desentralisasi
Fiskal (DDF), Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Upaya/Posisi Fiskal.
Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari data keuangan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun tahun anggaran
2004-2013. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Madiun. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif.
Analisis kinerja keuangan daerah dari penghitungan DDF dapat diambil
kesimpulan bahwa tingkat desentralisasi Kota Madiun masih sangat kurang, hal
tersebut dapat dilihat dari rata-rata tiga rasio secara keseluruhan masih tergolong
rendah. Dilihat dari penghitungan kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan
upaya/posisi fiskal hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun
tidak terlalu tinggi dan stabil. Kemampuan daerah yang diukur dengan
menggunakan DOFD dan IKR tidak jauh berbeda dengan kinerja keuangan
daerah, yaitu rata-rata masih rendah. Selain itu, tingkat kemandirian Kota Madiun
termasuk ke dalam pola hubungan instruktif, yang berarti masih bergantung pada
bantuan pemerintah pusat/provinsi. Nilai analisis efektivitas dan efisiensi
keuangan Kota Madiun terus mengalami perkembangan hingga tahun 2013.
Pemerintah daerah Kota Madiun memilliki ketergantungan yang cukup
tinggi pada pemerintah pusat maupun provinsi, dilihat dari tingkat
kemandiriannya yang sangat rendah. Diharapkan pemerintah daerah bisa
mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari sumber dana ekstern, lebih
bisa mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi, dan tidak memprioritaskan
anggarannya untuk belanja operasional, tetapi lebih memprioritaskan untuk
belanja modal agar dapat dirasakan manfaat jangka panjang.
Kata Kunci: Kinerja, Keuangan Daerah, Efektifitas, Efisiensi