Penulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apa
hambatan-hambatan yang terjadi terhadap implementasi Perpres Nomor 51 Tahun
2014 dalam rencana reklamasi Teluk Benoa. Kedua apa akibat hukum atas
diterbitkannya Perpres Nomor 51 Tahun 2014 di Wilayah Teluk Benoa.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat peskriptif.Jenis
data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan Cyber media,
instrument penelitian berupa Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015 Tentang
PerubahanAtas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan ,
selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 dalam rencana reklamasi Teluk Benoa
adalah tidak terbukanya pemerintah provinsi Bali terhadap rencana proses
reklamasi Teluk Benoa dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
berkaitan tata ruang dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 yang berlaku
sebelumnya. Pelaksanaan reklamasi ini memerlukan proses yang panjang dan
rumit dimana harus ada berbagai kajian aspek fisik-lingkungan, ekonomi dan
sosial ekonomi. Dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dibanding dampak
positif yang akan diperoleh oleh warga Bali sekitar Teluk Benoa.
Kata Kunci; hambatan-hambatan, implementasi, reklamasi, dan akibat
hukum