Penulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apahambatan-hambatan yang terjadi terhadap implementasi Perpres Nomor 51 Tahun2014 dalam rencana reklamasi Teluk Benoa. Kedua apa akibat hukum atasditerbitkannya Perpres Nomor 51 Tahun 2014 di Wilayah Teluk Benoa.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat peskriptif.Jenisdata sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan Cyber media,instrument penelitian berupa Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015 TentangPerubahanAtas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana TataRuang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan ,selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasiPeraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 dalam rencana reklamasi Teluk Benoaadalah tidak terbukanya pemerintah provinsi Bali terhadap rencana prosesreklamasi Teluk Benoa dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undanganberkaitan tata ruang dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 yang berlakusebelumnya. Pelaksanaan reklamasi ini memerlukan proses yang panjang danrumit dimana harus ada berbagai kajian aspek fisik-lingkungan, ekonomi dansosial ekonomi. Dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dibanding dampakpositif yang akan diperoleh oleh warga Bali sekitar Teluk Benoa.Kata Kunci; hambatan-hambatan, implementasi, reklamasi, dan akibathukum