Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang atas dasar diabaikannya saksi-saksi mahkota oleh hakim terhadap putusan bebas perkara narkotika dengan ketentuan dalam KUHAP dan untuk mengetahui kesesuaian alasan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap putusan bebas perkara narkotika dengan ketentuan dalam KUHAP.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang dipeeroleh kemudian dipelajari dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.
Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.
Melalui hasil penelitian dihasilkan simpulan. Kesatu, bahwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika pengabaian saksi-saksi mahkota oleh Hakim sebagai dasar kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus ini hakim pengadilan negeri Pangkalpinang dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi. Kedua, Argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hakim tidak hanya memiliki kewenangan luar biasa dalam memeriksa dan memutus perkara tetapi juga dianggap tahu hukumnya.
Kata kunci: Narkotika, Kasasi, Saksi mahkota