ABSTRAK
Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kota penghasil batu marmer terbesar di Indonesia, di mana kegiatan pertambangan batu marmer tersebut berpusat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Terdapat banyak sekali industri pertambangan di desa tersebut, akan tetapi mayoritas dari para penambang merupakan penambang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan aturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan kegiatan pertambangan batu marmer ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, serta faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan aturan kebijakan terkait pertambangan batu marmer ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung.Sumber data didapatkan dari informan dan telaah dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah non-probabilitas sampling dengan tipe purposive sampling.Teknik analisis data menggunakan  teknik analisis interaktif yang meliputi tiga hal yang terdiri dari: reduksi data, sajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan aturan kegiatan pertambangan batu marmer di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung belum cukup baik, hal tersebut dikarenakan unsur – unsur penegakan aturan yakni supremasi aturan – aturan hukum, kedudukan yang sama di muka hukum, dan terjaminnya hak – hak asasi manusia oleh Undang – Undang maupun keputusan – keputusan pengadilan belum memenuhi semua tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara.Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan aturan kebijakan terkait kegiatan pertambangan batu marmer di Desa Besole, yaitu sikap pelaksana/disposisi, komunikasi, sumber daya, dan kepatuhan serta daya dukung kelompok sasaran. Hambatan lain yang dirasakan oleh penegak aturan adalah adanya Undang – Undang nomor 23tahun 2014, di mana Kewenangan pengelolaan SDA menjadi urusan atau wewenang dari pemerintah pusat/provinsi.
Kata Kunci: penegakan aturan, eksploitasi, tambang marmer ilegal.
ABSTRACT
Tulungagung Regency is one of the largest producer of marble stone city in Indonesia, where the mining of marble stone’s activities centered in Besole village, Besukisub-district.There are a lot of mining industry in the village, but the majority of the miners was illegal. The purposes of this research are knowing that carried out by the Government of Tulungagung district associated with the mining of illegal marble stone’s activities in the Besole village, Besuki sub-district, district of Tulungagung, factors that affectS enforcement of the policy rules mining marble stones related with illegal mining in Besole village, Besuki subdistrict,district of Tulungagung.
The type of this research is a qualitative descriptivestudy.The location of this research was Besolevillage, Besukisub-district, district of Tulungagung and public works, Irrigation and Energy Mineral resources official Tulungagung district.The data sourceobtained from informants and documentation study. The technique of data collection were done by interviews, observation, and documentation.The technique used the sample withdrawal of non-probability sampling with purposive sampling type.There are three Techniques of analyzing data with used analysis interactive technique, that are: data reduction, data display and conclusion drawing. Meanwhile the data validation was conducted using triangulation’sdata.
The results of this research show that the enforcement rules of the marble stone mining activities in the Besole’svillage, Besuki’ssub-district,district of Tulungagung have not been good enough, because the elements of the enforcement rules i.e. supremacy of the law, equality before the law, and provided the basic human rights by the law or the decisions of the courts hasn’t  meet all goals the Regional Regulation of Tulungagung’s district number 11 of 2010 about the management of mineral and coal.There are several factors that affect the rules of enforcement policy related activities mining marble stones in the village of Besole, i.e. implementing attitude/disposition, communications, resources, and compliance as well as power support target group.Other obstacles are perceived by the enforcement of the rule is the actnumber 23 of 2014, where natural resource management Authority become the affair or the authority of the Central Government/provinces.
Keywords: enforcement of the rules, exploitation, illegal marble quarry.