ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 82/PDT.G/2013/PN.DPS sesuai dengan hukum tanah nasional dan nilai-nilai keadilan juga untuk mengetahui akibat hukumnya terhadap perjanjian pinjam nama (nominee), pernyataan, kuasa menjual dan para pihak yang terkait.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder melalui studi dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.
Hasil penelitian diketahui bahwa putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor : 82/PDT.G/2013/PN.DPS yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Bali (Turut Tergugat) mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor :  5135/Kerobokan Kelod, seluas 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) kembali atas nama I Nyoman Sutapa (Tergugat I) dan dijual lelang kemudian hasilnya digunakan untuk mengembalikan investasi Penggugat, tidaklah sesuai dengan hukum tanah nasional. Sebab dalam hukum tanah nasional yaitu Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa tanah jatuh pada Negara. Akan tetapi putusan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan khususnya bagi Penggugat (Warga Negara Asing) sebagai pencari keadilan. Akibat hukum terhadap perjanjian pinjam nama (nominee), pernyataan dan kuasa menjual menjadi batal demi hukum, kemudian tanahnya jatuh pada negara. Penggugat maupun Tergugat I tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut, baik secara yuridis maupun sosiologis. Sedangkan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
Berdasarkan uraian tersebut, maka seyogyanya seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah bisa menjadi lebih bijak dan berhati-hati dalam melayani atau membuatkan suatu perjanjian atau akta-akta lain. Warga Negara Asing yang hendak berinvestasi di Indonesia sebaiknya menggunakan cara-cara yang legal atau sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci : jual beli tanah hak milik, warga negara asing, perjanjian pinjam nama
ABSTRACT
the Denpasar District Court decision Number : 82 / PDT.G / 2013 / PN.DPS compliance with national land laws and the values of justice as well as to determine the legal consequences of the agreement to borrow the name (nominee), the statement, the power to sell and the parties concerned.
This research included in normative law research by case approach and legislation approach. The type of data used secondary data through document studies in form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then analyzed using descriptive analytical techniques.
The results of this research revealed that the Denpasar district court decision Noumber : 82 / PDT.G / 2013 / PN.DPS who ordered the National Land Agency Badung regency, Bali (Co-Defendant) returns the Property Rights Certificate Number :  5135 / Kerobokan Kelod, covering an area of 1,450 M2 (one thousand four hundred and fifty square meters) back in the name of I Nyoman Sutapa (Defendant I) and sold at auction then  use the results for Plaintiffs investment returns, not in accordance with the national law of the land. Because the national law of the land, Article 26 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law states that the land falls on the State, however the decision was in accordance with the values of justice, especially for the Plaintiff (foreign nationals) as a seeker of justice. The legal consequences of the agreement to borrow the name (nominee), the statements and the power  to sell becomes null and voild. Plaintiff and Defendant I no longer have the right to the land, both legally and sociologically. While the rights of others burdens due to the cancellation of the agreement keep continues.
Based on these descriptions, then there should a Notary / Land Deed Officer could be more prudent and cautious in the service or make an agreement or deeds of others. Foreigners who want to invest in Indonesia should use legal means or in accordance with prevailing regulations in Indonesia.
Keywords :    buying and selling land property rights, foreign nationals, loan agreement name