ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sesuai atau
tidaknya pluralisme ketentuan pembuatan surat keterangan waris dengan sistem
konstitusional Bangsa Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan
gambaran bagaimana sebaiknya surat keterangan waris dibuat dalam rangka
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum.
Penelitian ini sifatnya yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah
sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa pluralisme ketentuan
pembuatan surat keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia yang masih
mendasarkan kepada penggolongan berdasar ras dan etnis adalah tidak menjamin
kepastian hukum dan tidak sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Terkait ketentuan pembuatan Surat Keterangan Waris, berhubung
peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih belum ada keseragaman,
maka penulis menyarankan agar diadakan unifikasi hukum, serta pendelegasian
kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang khusus untuk itu,
kepada salah satu pejabat yang paling memenuhi syarat dari segi produk
hukumnya, yaitu dari segi bentuk surat dan kekuatan pembuktian. Surat
keterangan waris adalah alat bukti seseorang sebagai ahli waris dari pewaris,
untuk itu hendaknya dibuat dalam bentuk akta autentik agar bisa menjamin
kepastian hukum.
Kata Kunci: Pluralisme, Surat Keterangan Waris, Unifikasi Hukum.
ABSTRACT
This research aims to get an idea of the appropriate provisions of
pluralism or whether making affidavits heir with the constitutional system of the
nation of Indonesia. This research also aims to get an idea how should
inheritance made affidavits in order to meet the needs of the legal community to
embody legal certainty. This juridical normative nature Research aims to
elucidate the synchronization of legislation.
This research resulted in the conclusion, that the provisions of pluralism
the making of the certificate to the heirs of citizens that Indonesia still base their
told classifications based on race and ethnicity is no guarantee of legal certainty
and not in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia Unity
State. Related provisions making Affidavits Heir, regarding legislation that there
is currently still no uniformity, then the author suggested that held a unification
law, as well as delegations with special legislation for it, to one of the most
qualified officials in terms of its legal products, namely in terms of the shape of
the letters and the power of proof. Beneficiary certificate is evidence someone as
the heir of the heir apparent, for it should be made in the form of an authentic Act
in order to ensure legal certainty.
Keywords: Pluralism, Beneficiary Certificate, Unification of Law.