ABSTRAK
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengajuan perlawanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang terhadap surat dakwaan tidak dapat diterima oleh Hakim dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima pengajuan perlawanan Penuntut Umum perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pegumpulan bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengajuan perlawanan Penuntut Umum atas dasar Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya diputus dengan putusan akhir, bukan putusan sela. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum acara dengan menerima eksepsi terdakwa pada persidangan kedua yang beragendakan pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum. Sehingga argumentasi pengajuan perlawanan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 156 KUHAP khususnya ayat (3). Argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 jo Pasal 241 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima pengajuan perlawanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang karena mempunyai dasar hukum.
Kata kunci: Putusan Sela, Perlawanan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi
ABSTRACT
This study aimed to find out the rationale of Public Prosecutor of Semarang District Attorney’s Resistance Submission against the Indictment Unacceptable to the Judge in Corruption Case, whether or not it had been consistent with the provision of KUHAP and to find out the argumentation of High Court’s Judge in Accepting the Public Prosecutor’s Resistance Submission against Indictment Unacceptable to the Judge in Corruption Case, whether or not it had been consistent with the provision of KUHAP.
This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature with case approach. The law material source employed included primary and secondary ones with library study as the technique of collecting law material. Technique of analyzing law material used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern.
Considering the result of research, it could be concluded that the Public Prosecutor’s resistance submission based on Verdict stating that the indictment was unacceptable to the first level-Chamber of Judge should be decided with final judgement rather than interlocutory decision of judgement. The first level-Chamber of Judge had misapplied the procedural law by accepting the indictment’s exception in the second session with the agenda of examining the witness from Public Prosecutor. Thus, the argumentation of the Public Prosecutor’s Resistance Submission had been consistent with Article 156 of KUHAP, particularly clause (3). The argumentation of Provincial Court’s Judge had been consistent with the provision of Article 156 jo Article 241 of KUHAP. The Judges of High Court’s  accepted the Public Prosecutor of Semarang District Attorney’s Resistance Submission because it had legal rationale.
Keywords: Interlocutory Decision of Judgement, Resistance, Judges’ Rationale, Corruption Crime