ABSTRAK
Perum Perhutani KPH Surakarta mendapat kewenangan untuk menguasai
dan mengelola tanah kawasan hutan di wilayah Surakarta. Dalam penguasaan
dan pengelolaan tanah kawasan hutan tersebut Perum Perhutani KPH Surakarta
menghadapi beragam kendala. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian
untuk mengetahui efektivitas ketentuan mengenai penguasaan dan pengelolaan
tanah kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang kehutanan di Perum Perhutani KPH Surakarta, kendalakendala
yang dihadapi dan solusi yang dilakukan.
Penelitian hukum deskriptif empiris ini dilakukan di KPH Surakarta
pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan
jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dari bahan hukum
primer, sekunder , dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
melalui studi dokumen, wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam
penelitian ini adalah mempergunakan model analisis interaktif yang terdiri dari
tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.
Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa, sebagai
BUMN dibidang kehutanan, Perum Perhutani KPH Surakarta mendapat
kewenangan yang diberikan oleh negara untuk mengatur dan mengurus segala
sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur
dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan atau
kawasan hutan dengan hasil hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum
mengenai kehutanan. Pengelolaan hutan di KPH Surakarta dengan prinsip
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) dan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG/Good Corporate
Governance). Gangguan keamanan dan konflik tenurial adalah persoalan yang
dihadapi oleh KPH Surakarta. Solusi persoalan tersebut diatasi dengan sistem
PHBM yang menganut prinsip pengelolaan hutan Community Based Forest
Management (CBFM) dan Resources Based Forest Management (RBFM).
Penguasaan dan Pengelolaan tanah kawasan hutan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan efektif
dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Surakarta sehingga berhasil mencapai
tujuannya yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat khususnya masyarakat desa
di sekitar hutan. Hal ini dapat dicapai dengan adanya komitmen yang baik dari
segenap stake holder (pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum dan lainlain).
Kata kunci : Penguasaan, Pengelolaan, Kawasan Hutan, Konflik Tenurial
ABSTRACT
Perum Perhutani KPH Surakarta receive an authority from the goverment
to occupy and manage the land of forest area in Surakarta. In occupying and
managing it KPH Surakarta faces various obstacles. Therefore the author
conducted this study to analyze the applicability of authorization and management
as regulated in UU No. 41 year 1999 about forestry, the obstacles which occur as
well as the solutions done.
This research is a descriptive empirical law study and it was conducted in
KPH Surakarta in 2015. This study used qualitative approach, while the type of
data used were primary and secondary data from primary, secondary and tertiary
law material. The Data collection technique used were documentation study,
interview and observation. The data analytical technique in this study used
interactive analytical model which consists of three major components, namely
reduction data, presented data and drawing a conclusion.
This study revealed that the authorization and management of land forest
area by Perum Perhutani KPH Surakarta does not mean ownership. But as a
state in the field of frestry, Perum Perhutani KPH Surakarta has got the authority
from the state to regulate and manage everything related to forests, forest land
and forest products, regulate and establish legal relations between the people and
the forest or the forest area and its products, and regulate legal acts concerning
forestry. The forest management in KPH Surakarta is done with the principle of
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) and Good Corporate Governance (GCG). Security disturbance and
tinurial conflict are problems faced by KPH Surakarta. The solution for those
problems are managed with PHBM system which has Forest Management
Principle of Community Based Forest Management (CBFM) and Resources
Based Forest Management (RBFM).
The authorization and management of the forest area as regulated in UU
No. 41 Year 1999 about effective forestry are performed by Perum Perhutani
KPH Surakarta so that it succeeds to achieve its goals, namely improving the
peoples l communities around the forest. This
can be achieved with good commitment from all stake holders (goverment,
society, law enforcement, etc.)
Key word : Authority, Management, Forest Area, Tenurial Conflict