ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan parkir diKabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah dan meneliti apa sajakah yang menjadikendala dalam pelaksanaannya kemudian mencoba untuk menemukan solusi ataskendala-kendala tersebut.Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifatpenelitian deskriptif. Dalam peneltian ini juga menggunakan pendekatan kualitatifdengan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunderberupa perundang-undangan, buku-buku maupun dokumen resmi lainnya sertabahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia danlain-lain serta teknik analisis bahan hukum secara analisis interaktif mulai darimereduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.Adapun simpulan pada penelitian ini, pelaksanaan pengelolaan parkir diKabupaten Wonogiri telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuktikan dengan lahirnya PeraturanDaerah sebagai peraturan yang secara lebih khusus mengatur tentang perparkirandi Kabupaten Wonogiri. Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum danPeraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha, di mana terdapat dua sistem pengelolaan parkir yaitu penunjukan danlelang pada pihak ketiga yang nantinya akan melakukan pelaksanaan danpengawasan parkir dengan masih ada pengawasan dari pemerintah daerah sendiri.Walaupun hasil penelitian ini memperlihatkan pelaksanaan pengelolaanperparkiran di Kabupaten Wonogiri sudah baik namun hasilnya masih kurangmaksimal dikarenakan beberapa kendala yang nantinya penulis akanmengungkapkan beberapa saran pada akhir bagian.Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pengelolaan Parkir, Pelayanan Parkir Tepi JalanUmum, Pelayanan Tempat Khusus Parkir.ABSTRACTThis study aims to investigate the implementation of parking managementin Wonogiri based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Leviesand examine what are the constraints in implementation then try to find a solutionto these constraints.This study was taken with empirical legal research methods withdescriptive study nature. In the present study also used a qualitative approachwith a primary legal materials in the form of interviews and secondary legalmaterials in the form of legislation, books and other official documents and legalmaterials tertiary form of Indonesian dictionary, encyclopedia and others as wellas technical analysis of the material law interactive analysis from data reduction,data presentation to conclusion.The conclusion of this research, the implementation of parkingmanagement in Wonogiri in accordance with Law Number 28 Year 2009 onRegional Taxes and Levies evidenced by the establishment of the RegionalRegulation as more specific regulations that regulate parking in Wonogiri. TheRegional Regulation are Wonogiri District Regulation Number 1 Year 2012 onPublic service levies and Wonogiri District Regulation Number 2 of 2012 onservice levies, where there are two parking management system that designationand auction to a third party who will undertake the implementation andmonitoring of parking is still no monitoring of the local government itself.Although the results of this study demonstrate the implementation of parkingmanagement in Wonogiri has been good, but the result is still less than themaximum because of several obstacles that will writer will reveal somesuggestions at the end of the section.Keywords: Retribution, Parking Management, Public Roads Edge ParkingServices, Special Parking Place Services.