Penulis Utama : Siti Shofiah
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0011301
Tahun : 2015
Judul : Studi Tentang Penundaan Eksekusi dengan Alasan Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Surakarta)
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2015
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E0011301-2015
Subyek : PENUNDAAN EKSEKUSI
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

ABSTRAK
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penundaan eksekusi dengan alas an permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hokum empiris bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Hakim  Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu Mion Ginting, S.H,sumber data sekunder meliputi: berkas perkara Nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska, Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg, Nomor: 1274 K/Pdt/2010, buku, dokumen, literatur, peraturan perundang-undangandan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yakniPermohonan Peninjauan Kembali pada prinsipnya tidak dapat menangguhkan eksekusi, akan tetapi dalam kasusyang telah diteliti oleh penulis dapat menangguhkan eksekusi atau permohonan Peninjauan Kembali yang termasuk dapat menunda eksekusi yaitu perkara yang telah diajukan oleh Penggugat sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tidak menjalankan isi putusan tersebut dengan alasan adanya permohonan penundaan eksekusi oleh TergugatdanTergugatjugamengajukanpermohonanPeninjauanKembali. Dengandemikian, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menunda eksekusi dengan alasan permohonan Peninjuan Kembali. Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yaitu adanya novum yang dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.Akibat hukum yang timbul, yaitu akibat bagi para pihak dan akibat yuridis. Akibat bagi para pihak, yang pertama akibat bagi Tergugat yaitu jika eksekusi ditunda sedangkan objek sengketa masih dikuasai Tergugat maka objek sengketa tersebut tidak bisa dijadikan objek sengketa dalam perkara lain. Kemudian, akibat bagi Penggugat yaitu Penggugat yang dinyatakan sebagai pemilik sah sebagian objek sengketa tidak bisa memiliki dan menikmati haknya terhadap objek sengketa tersebut. Akibat yuridisnya yaitu terhadap pengawasan objek sengketa selama masih dikuasai bahwa bilamana Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan, maka pengawasannya terikat di dalam sita jaminan tersebut dan sita jaminan tersebut diserahkan atau didaftarkan di kantor Pertanahan kalau bersertifikat dan di kantor Kelurahan kalau belum bersertifikat.
Kata Kunci:PenundaanEksekusi, PeninjauanKembali.
ABSTRACT
This research aimed to find out the execution delay with the reason of Application for Judicial Review in civil case in Surakarta District Court.
This study was an empirical law research that was descriptive in nature using qualitative approach. Data source included primary and secondary ones; primary data source was collected by interviewing the Judge of Surakarta District Court designated by Chairperson of District Court, Mion Ginting, S.H, while secondary data included case document Number: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska, Number 347/Pdt/2009/PT.Smg, Number: 1274 K/Pdt/2010, book, document, literature, legislation and other written source relevant to the problem studied.
Considering the result of research and discussion, the following conclusion could be drawn. The application for Judicial Review was in principle could not delay execution, but in the case studied by author it could delay the execution, the case filed by Plaintiff, until the decision had fixed law power. However, the chairperson of Surakarta District Court did not implement the content of verdict with the reason that there was an application for judicial review by the accused and the accused filed an application for Judicial Review. Thus, the chairperson of Surakarta District Court delayed the execution with the reason of novum to apply for Judicial Review. The legal consequence occurring included the consequence to the parties and juridical consequence. The consequence to the parties included: firstly, to the Accused, when the execution was delayed while the object of dispute was still mastered by the Accused, the object of dispute could not be an object of dispute in other case. Then, the consequence to the Plaintiff was that the Plaintiff stated as the legal owner of some of disputed object did not have and enjoyed his/her right to the disputed object. The juridical consequence was the one to supervision over disputed object still mastered so far that when District Court put collateral confiscation, the supervision was bond to the collateral confiscation and the collateral confiscation was submitted or registered in Land Affairs Office when it had had title deed and in Kelurahan Office when it had not had it.
Keywords: Execution Delay, Judicial Review 

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
IMG_20151216_0001.pdf
Bab 0.pdf
Bab 1.pdf
Bab 2.pdf
Bab 3.pdf
Bab 4.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Harjono, S.H., M.H.
2. Heri Hartanto, S.H., MHum.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum