Abstrak |
: |
ABSTRAK Masalah kemiskinan menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diatasi oleh semua negara didunia termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Salah satu permasalahan yang timbul dari kemiskinan yakni tentang kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penting karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup serta kondisi lingkungan ialah Sanitasi. Namun demikian, belum semua masyarakat menyadari arti penting dari sanitasi. Bahkan seringkali sanitasi dianggap sebagai urusan belakang. Persepsi tersebut perlu untuk diubah sehingga semua pihak dapat menyadari sepenuhnya bahwa urusan sektor sanitasi merupakan urusan yang penting dan cukup vital. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum mengajak stakeholders terkait untuk melaksanakan program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kolaborasi antar stakeholders yaitu Dinas Pekerjaan Umum, TFL, LKM, Pokjasan, Kader Sanitasi, KSM, dan KPP di Kelurahan Mojosongo dalam pelaksanaan program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari informan, hasil wawancara, dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Validitas data menggunakan cara triangulasi sumber (data). Teknik analisa data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menggambarkan bagaimana kolaborasi yang berjalan antara Dinas Pekerjaan Umum, TFL, LKM, Pokjasan, Kader Sanitasi, KSM, dan KPP di Kelurahan Mojosongo. Peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi tersebut cukup berjalan efektif, namun masih belum optimal dikarenakan belum terpenuhinya beberapa item keberhasilan kolaborasi seperti dalam pelaksanaan komitmen, kurangnya kepercayaan antar anggota, dan belum terpenuhinya sumberdaya baik dana maupun sumber daya manusia dalam hal pemeliharaan sarana yang terbangun. Hambatan yang terjadi dalam kolaborasi berasal dari faktor institusi dan faktor politik. Terkait hal tersebut, peneliti memberi saran agar masing-masing stakeholders memiliki komitmen yang kuat dan memaksimalkan perannya, serta Pemerintah dan para stakeholders terkait diharapkan untuk segera melakukan evaluasi agar kolaborasi dimasa yang akan datang dapat berjalan efektif. Kata kunci : collaborative governance, sanitasi air limbah rumah tangga, Surakarta ABSTRACT The problem of poverty is a challenge that must be faced and resolved by all countries in the world including developing countries such as Indonesia, one of the problems arising from poverty is about the quality of public health. One of the aspects of development have an important function as it pertains to health, life and the environment i.e Sanitation. However, not all communities are aware of the importance of sanitation. Even sanitation are often considered to be a back Affairs. Such perceptions need to be altered so that all parties can realize fully that the Affairs of the sanitation sector is an important affair and quite vital. Based on the foregoing Government Surakarta city through public works invites stakeholders related to carry out community-based urban sanitation programs. The purpose of this study is to describe collaboration among stakeholders namely the public works agency, TFL, LKM, Pokjasan, Kader sanitation, KSM, and KPP in Kelurahan Mojosongo urban sanitation programmes in the implementation of community-based city of Surakarta. This research uses qualitative descriptive method. The data source in the research obtained from the informant, the results of interviews and observations. The selection of purposive sampling conducted in the informant. The validity of the data using triangulation source (data). Data analysis techniques using interactive analysis models. Research results illustrate how collaboration that runs between the public works agency, TFL, LKM, Pokjasan, Kader sanitation, KSM, and KPP in Kelurahan Mojosongo. Researchers concluded that such collaboration is quiet effective, but still not optimal due to not yet satisfy some items such as the successful collaboration in the implementation of commitments, lack of trust between the members, and not to satisfy both the resources of the Fund as well as human resources in terms of maintenance means the awakened. The bottleneck that occurs in the collaboration stems from factors of institutional and political factors. Related there to, the researchers advise in order for each of the stakeholders have a strong commitment and maximize its role, as well as Government and related stakeholders expected to immediately undertake an evaluation of enabling collaboration in the future can run effectively. Keywords : collaborative governance, household waste water sanitation, Surakarta |