ABSTRAK
Masalah kemiskinan menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diatasi oleh semua
negara didunia termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Salah satu
permasalahan yang timbul dari kemiskinan yakni tentang kualitas kesehatan
masyarakat. Salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penting karena
berkaitan dengan kesehatan, pola hidup serta kondisi lingkungan ialah Sanitasi.
Namun demikian, belum semua masyarakat menyadari arti penting dari sanitasi.
Bahkan seringkali sanitasi dianggap sebagai urusan belakang. Persepsi tersebut perlu
untuk diubah sehingga semua pihak dapat menyadari sepenuhnya bahwa urusan
sektor sanitasi merupakan urusan yang penting dan cukup vital. Berdasarkan hal
tersebut Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum mengajak
stakeholders terkait untuk melaksanakan program sanitasi perkotaan berbasis
masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kolaborasi antar
stakeholders yaitu Dinas Pekerjaan Umum, TFL, LKM, Pokjasan, Kader Sanitasi,
KSM, dan KPP di Kelurahan Mojosongo dalam pelaksanaan program sanitasi
perkotaan berbasis masyarakat Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari informan, hasil
wawancara, dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling.
Validitas data menggunakan cara triangulasi sumber (data). Teknik analisa data
menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menggambarkan bagaimana kolaborasi yang berjalan antara Dinas
Pekerjaan Umum, TFL, LKM, Pokjasan, Kader Sanitasi, KSM, dan KPP di
Kelurahan Mojosongo. Peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi tersebut cukup
berjalan efektif, namun masih belum optimal dikarenakan belum terpenuhinya
beberapa item keberhasilan kolaborasi seperti dalam pelaksanaan komitmen,
kurangnya kepercayaan antar anggota, dan belum terpenuhinya sumberdaya baik
dana maupun sumber daya manusia dalam hal pemeliharaan sarana yang terbangun.
Hambatan yang terjadi dalam kolaborasi berasal dari faktor institusi dan faktor
politik. Terkait hal tersebut, peneliti memberi saran agar masing-masing stakeholders
memiliki komitmen yang kuat dan memaksimalkan perannya, serta Pemerintah dan
para stakeholders terkait diharapkan untuk segera melakukan evaluasi agar kolaborasi
dimasa yang akan datang dapat berjalan efektif.
Kata kunci : collaborative governance, sanitasi air limbah rumah tangga, Surakarta
ABSTRACT
The problem of poverty is a challenge that must be faced and resolved by all countries
in the world including developing countries such as Indonesia, one of the problems
arising from poverty is about the quality of public health. One of the aspects of
development have an important function as it pertains to health, life and the
environment i.e Sanitation. However, not all communities are aware of the importance
of sanitation. Even sanitation are often considered to be a back Affairs. Such
perceptions need to be altered so that all parties can realize fully that the Affairs of the
sanitation sector is an important affair and quite vital. Based on the foregoing
Government Surakarta city through public works invites stakeholders related to carry
out community-based urban sanitation programs. The purpose of this study is to
describe collaboration among stakeholders namely the public works agency, TFL,
LKM, Pokjasan, Kader sanitation, KSM, and KPP in Kelurahan Mojosongo urban
sanitation programmes in the implementation of community-based city of Surakarta.
This research uses qualitative descriptive method. The data source in the research
obtained from the informant, the results of interviews and observations. The selection
of purposive sampling conducted in the informant. The validity of the data using
triangulation source (data). Data analysis techniques using interactive analysis
models.
Research results illustrate how collaboration that runs between the public works
agency, TFL, LKM, Pokjasan, Kader sanitation, KSM, and KPP in Kelurahan
Mojosongo. Researchers concluded that such collaboration is quiet effective, but still
not optimal due to not yet satisfy some items such as the successful collaboration in
the implementation of commitments, lack of trust between the members, and not to
satisfy both the resources of the Fund as well as human resources in terms of
maintenance means the awakened. The bottleneck that occurs in the collaboration
stems from factors of institutional and political factors. Related there to, the
researchers advise in order for each of the stakeholders have a strong commitment and
maximize its role, as well as Government and related stakeholders expected to
immediately undertake an evaluation of enabling collaboration in the future can run
effectively.
Keywords : collaborative governance, household waste water sanitation, Surakarta